Ilustrasi

Oleh : Mesi Tri Jayanti (Mahasiswi Fakutas Hukum Universitas Bengkulu)

Dunia pendidikan kembali digemparkan dengan berita yang sangat miris. Kasus pencabulan yang menimpa dua orang siswa sekolah dasar swasta di Kota Bengkulu pada 16 November 2019 lalu menjadi tamparan keras bagi sistem pendidikan saat ini.

Ironisnya pelaku adalah guru sekaligus wali kelas para korban, terlebih aksi tidak terpuji tersebut dilakukan dalam masjid di lingkungan sekolah.
Aksi serupa yang terjadi bukan untuk yang pertama kali. Tepat sebulan yang lalu, kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap anak didiknya juga terjadi di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar menjadi korban kebiadaban yang dilakukan oleh gurunya sendiri.

Dalam beberapa waktu terakhir, kasus pencabulan oknum pendidik memang cukup menonjol. Dikutip dari TEMPO.CO (30/10/2019) menyebutkan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah merilis bahwa sejak Januari hingga Oktober 2019 tercatat 127 kasus kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan baik secara fisik, psikis maupun seksual. Meski Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan sudah ada, namun pencegahan dan penegakannya tidak sesuai dalam 4 tahun terakhir.

Tindakan asusila oleh oknum guru menambah bobroknya dunia pendidikan saat ini. Menelisik kasus yang dipaparkan diawal, sekolah yang dipercayakan oleh para orang tua dalam proses pembelajaran anak-anaknya ternyata tidak cukup meyakinkan. Orang tua yang selalu percaya penuh pada kondisi anak-anaknya di sekolah diciderai oleh aksi oknum guru tersebut. Bagaimana pengawasan sekolah terhadap anak-anak didik jadi sorotan utama.

Permasalahan Pendidikan Sebagai Suatu Sub-Sistem tidak dipungkiri sistem pendidikan sekuler-materialistik yang diterapkan di negeri ini terbukti telah gagal melahirkan manusia-manusia yang bertaqwa, baik bagi pendidik maupun yang dididik. Guru selayaknya sebagai pendidik yang bisa digugu dan ditiru telah tergerus dengan adanya oknum yang sekedar menjalankan profesi demi gaji tanpa mendidik bahkan tega menodai fitrahnya dunia pendidikan.

Pada dasarnya ketika membiarkan berlangsungnya sistem pendidikan sekuler berarti membiarkan rusaknya identitas generasi Islam, menjadi pelaku kebebasan, pembela penista agama dan penentang penerapan syariat. Serta tidak guru pun menjadi imbas dari kebebasan di balik sistem yang rusak. Maka sangat mustahil terwujud generasi berkepribadian Islam yang teguh berpegang pada agama dan berkomitmen mewujudkan kembali kegemilangan peradaban Islam jika pendidikan masih berhaluan kebarat-baratan.

Pendidikan adalah tanggungjawab negara
ciri khas sistem kapitalis adalah penguasa hanya sebagai fasilitator atau regulator saja. Semua pelayanan akan diserahkan pada pasar (pemilik modal). Termasuk pendidikan adalah hal yang dikomersialisasikan. Terbukti, keberlangsungan sistem ekonomi kapitalis di tengah kehidupan telah membentuk paradigma pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sebagai bentuk pelayanan negara kepada rakyat yang harus disertai dengan pengorbanan ekonomis (biaya) kepada negara.

Hal ini dapat dilihat dalam UU Sisdiknas No.20/2003 Pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan bahwa Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan yang berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Sedangkan dalam pasal 54 disebutkan pula peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Artinya pemerintah menilai bahwa selama ini terhambatnya kemajuan pendidikan indonesia diantaranya karena pengelolaan pendidikan yang sentralistis, sehingga perlunya kebijakan desentralisasi kewenangan dan otonomi pendidikan untuk memajukan pendidikan Indonesia. Selain itu kebijakan otonomi pendidikan sendiri merupakan hal belum tentu dapat meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bila makna otonomi itu sendiri ternyata bentuk lepas tangan pemerintah dengan menyerahkan penyelenggaraan pendidikan secara lebih besar porsinya kepada masyarakat.

Padahal hakikatnya penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara sebagai pihak yang diamanahi rakyat untuk mengatur urusan mereka dengan sebaik mungkin. Berkenaan hal ini, Rasulullah SAW. memerintahkan dalam haditsnya: “Seorang Imam (khalifah/ kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Sistem pendidikan yang dibutuhkan negeri ini adalah sistem pendidikan Islam yang mensyaratkan komitmen politik negara untuk memberlakukan Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan dengan tegaknya khilafah Islamiyah. Dan yang paling penting berjalannya fungsi negara akan meminimalisir tindakan asusila di masyarakat. Baik oleh oknum guru maupun pegawai yang lainnya. Karena masyarakat tegak atas dasar taqwa individu dan berjalannya kontrol masyarakat serta pengawasan yang selalu dilakukan oleh negara.

Dengan itu akan terwujud kembali sistem pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan terbaik untuk generasi umat terbaik. Sebagaimana Allah berfirman:
“Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (TQS Ali Imran: 110).
Wallahua’lam.