PedomanBengkulu.Com, Bengkulu Utara – Oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara berinisial AR dari Fraksi Gerindra dilaporkan Ke Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Pakta Indonesia (LSM-PI) Provinsi Bengkulu pada tanggal 11 November 2019 yang lalu dengan menindak lanjuti terkait laporan 116 warga yang menjadi korban money game Dream For Freedom (D4F) alias investasi Bodong.

Mirwan Hazairin, selaku Sekretaris Umum LSM Pakta Indonesia kepada Pedoman Bengkulu Jumat siang (22/11) mengatakan, “Dirinya berharap Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu kembali menindak lanjuti laporan yang pernah disampaikan 116 warga ke Polda Bengkulu, karena kasus ini telah merugikan warga masyarakat jumlahnya mencapai 1,8 miliar rupiah,” ujar Mirwan.

Dijelaskan Mirwan, pembawa bisnis dream of freedom di Provinsi Bengkulu ketika itu ada empat orang yakni; AR, AB, AM dan NM mareka berempat ini adalah orang telah membawa atau mengajak warga masyarakat ( korban) untuk bergabung D4F di Bengkulu.

“Namun anehnya keempat orang yang diduga terlibat dalam kasus investasi bodong itu, belum tersentuh hukum, padahal ketika Direktur Reskrimmum Polda Bengkulu Kombes Pol A Rafik telah menyampaikan kepada korban akan menindaklanjuti laporannya,” papar Mirwan.

Lebih lanjut Mirwan menjelaskan, bahwa berdasarkan putusan nomor: 360/Pid.8/2017/PN
Jakarta Barat Tanggal 17 Juli 2017 dan Putusan Nomor: 259/PID/2017/PT.DKI Tanggal 10 Oktober 2017 terhadap investasi bodong dream of freedom telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama.

“Jadi sudah jelas-jelas ini investasi bodong, maka oleh karena itu pihaknya meminta aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian Daerah Bengkulu untuk kembali melakukan pengusutan hingga tuntas terhadap empat orang yang diduga terlibat dalam persoalan investasi bodong yang telah merugikan masyarakat,”ntandasnya.[Stw]