Pedomanbengkulu.com, Rejang Lebong – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah membuka seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, seleksi ini dilakukan untuk mengisi jabatan kosong di lingkungan Pemkab Lebong. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rejang Lebong, RA Denni, Sabtu kemarin (16/11).

“Pendaftaran seleksi JPT tersebut akan dilaksanakan hingga tanggal 30 November nanti. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu seleksi administrasi yang akan dilaksanakan langsung dari tanggal 17 November kemarin hingga tanggal 1 Desember mendatang. Seleksi administrasi tersebut termasuk pelaksanaan rekam jejak. Setelah dilakukan seleksi administrasi kemudian pengumuman hasilnya dilaksanakan pada tanggal 3 Desember nanti dan dilanjutkan dengan tes kompetensi manajerial atau asasment pada tanggal 4 dan 5 Desember. Seleksi ini kita upayakan bisa selesai di tahun ini, mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah ada pengisian jabatan yang kosong ini,” kata Sekda.

Sekda juga menymapaikan bahwa, seleksi JPT Pratama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tersebut hanya dikhususkan untuk ASN yang ada di Kabupaten Rejang Lebong saja. Dengan dikhususkannya pendaftaran seleksi JPT Pratama bagi ASN Rejang Lebong, ia mengimbau seluruh ASN di Kabupaten Rejang Lebong yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi JPT Pratama untuk segera mendaftar kepanitia seleksi JPT Pratama.

“Semakin banyak yang mengikuti seleksi semakin baik, kita mencari pejabat yang sesuai dengan yang kita inginkan,” kata Sekda.

Sekda mejelaskan dari 15 jabatan eselon II di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang kosong tersebut nantinya setiap jabatan akan dipilih tiga orang untuk diusulkan ke KASN. Dari tiga orang tersebut mana nanti yang direkomendasikan KASN yang akan ditempatkan pada jabatan tersebut.
Untuk diketahui 15 jabatan eselon II yang akan diisi melalui seleksi JPT Pratama tersebut adalah Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Stapf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah dan Politik.
Kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DP3A PPKB), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perhubungan. Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pengeloloan Keuangan Daerah (BPKD), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).[Julkifli Sembiring]