PedomanBengkulu.com, Seluma – Tahapan pengumpulan dukungan untuk bakal calon perseorangan (independen) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan dimulai pada bulan Desember mendatang. Syarat pengumpulan dukungan dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik serta formulir yang disediakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam pengumpulan dukungan tersebut, bakal calon independen dilarang meminta dukungan TNI-Polri, dan juga Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS dilarang memberikan dukungan tersebut karena merupakan bentuk berpolitik praktis. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Seluma, Yefrizal dalam acara seminar eksaminasi Undang Undang Pemilu dan Undang Undang Pilkada, Jum’at (15/11/2019).

“Kalau nanti diketahui yang memberikan dukungan itu PNS, maka itu tidak bisa dihitung, dan diganti berkali lipat,” jelas Yefrizal.

Bawaslu mengimbau agar PNS yang diminta untuk memberikan dukungan menggunakan KTP, untuk menolak karena tidak akan dihitung dukungannya.

“Jadi kan kasihan, padahal niatnya mau nolong, ternyata dilaporkan ke Bawaslu, jadi harus mengumpulkan berlipat dukungannya,” jelas Yefrizal.

Jumlah dukungan yang wajib dikumpulkan dukungan sebanyak 13.770 orang, yakni 10 persen dari jumlah DPT terakhir saat Pemilu.

Adapun dalam kegiatan seminar tersebut, dihadiri seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Seluma, Bawaslu Provinsi Bengkulu, dan peserta dari ormas dan mahasiswa di Kabupaten Seluma. [IT2006]