PedomanBengkulu.com, Seluma – Drama penetapan besaran hibah anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Seluma berakhir. Niat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma yang hendak merevisi atau mengurangi besaran hibah yang sudah ditandatangani Bupati Seluma untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Seluma akhirnya batal.

Ini diketahui dalam sidang paripurna pandangan akhir fraksi, yang seluruhnya sepakat untuk tidak mengurangi anggaran Pilkada dengan alasan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani Bupati Seluma. Dengan begitu anggaran pilkada untuk KPU tetap sebesar Rp 25,5 miliar, dan untuk Bawaslu sebesar Rp8,6 miliar.

“Karena sudah ditandatangani NPHDnya, itu sudah menjadi kesepakatan, jadi DPRD tak perlu membahas lagi,” jelas anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Seluma, Okti Fitriani saat menyampaikan laporannya di ruang sidang paripurna DPRD Seluma, Jum’at (29/11/2019) petang.

Sementara itu diketahui dalam RAPBD 2020, defisit anggaran masih terjadi. Besaran defisit yakni Rp. 37,9 miliar, turun dari jumlah awal sebesar Rp 41,7 miliar. Sementara untuk pendapatan sebesar Rp 988 miliar.

Dalam pemaparan laporan salah satu fraksi, yakni PDI-Perjuangan, Pemkab Seluma diminta untuk membenahi kondisi jalan rusak khususnya di wilayah ulu di kabupaten Seluma, seperti di Ulu Talo, Ulu Alas, Padang Capo, hingga Seluma Utara agar diperbaiki, karena susah bertahun-tahun kondisinya tidak layak untuk dilintasi.

“Pemkab Seluma juga harus bisa membenahi wajah kota di Seluma, sehingga wajah kota bisa terlihat” jelas anggota Fraksi PDI-Perjuangan Dodi Sukardi. [IT2006]