PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Pembangunan infrastruktur mempunyai dampak positif dalam perekonomian masyarakat. Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur, agar Bengkulu dapat lebih maju dari sebelumnya.

Anggota Komite II DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, Bengkulu masih sangat membutuhkan infrastruktur yang lebih. Menurutnya, banyak daerah yang belum menikmati infrastruktur yang memadai.

“Kita masih sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur yang memadai. Ketika saya di daerah-daerah, masih sangat sering dijumpai jalan yang masih rusak dan itu pula yang disampaikan masyarakat, jika jalan rusak maka akses perekonomian mereka akan sedikit terhambat,” kata Riri Damayanti kepada media, Rabu (6/11/2019)

Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI ini mengatakan, produk hasil pertanian yang ada, jika ingin mengekspor ke daerah lain dengan kondisi jalan yang kurang baik maka akan memakan waktu. Oleh sebabnya, pembangunan infrastruktur harus benar-benar digalakkan dengan orientasi kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti pembangunan jalan dan sebagainya, yang berguna bagi masyarakat. Sebab, pembangunan infrastruktur dalam membuat laju perekonomian kian meningkat,” ungkap Riri Damayanti.

Ketua Umum Pemuda Jang Pat Petulai ini juga mengatakan, Bengkulu mempunyai sumberdaya alam yang melimpah, dengan upaya pemerintah dalam pemanfaatan sumberdaya alam melalui upaya pembaharuan merupakan langkah positif untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan di Bengkulu.

“Memanfaatkan infrastruktur untuk menunjang sumber daya alam adalah langkah yang baik, selain dapat memberikan akses kelancaran transportasi juga dapat memcepat laju perekonomian. Untuk itu saya berharap, pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarkat yang ada,” demikian Riri Damayanti.

Untuk diketahui, Komite II DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI. Komite Ii DPD RI memiliki tugas konstitusional untuk memperhatikan urusan daerah diantaranya mengenai Pertanian dan Perkebunan, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber daya mineral, Kehutanan dan Lingkungan hidup, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal, dan Pekerjaan Umum. [Medi Muamar]