PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu melimpahkan berkas perkara para tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang-Batas Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2017.

Para tersangka adalah Rico Kadafi alias Riko Madari selaku Pemilik PT Sindang Brother yang merupakan adik ipar mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Maliyan Sahari selaku Direktur PT Sindang Brother, Sudirman selaku Konsultan Pengawas dan Chandra Purnama PPTK.

Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu di Kantor Kejati Bengkulu, Kamis (12/12/2019).

Pada pelimpahan tahap dua tersebut jaksa hanya menahan tiga terdakwa yaitu Candra Purnama, Sudirman, Maliyan Sahari di Rutan Malabero Bengkulu.

Sementara untuk tersangka Riko Madari belum ditahan karena penyidik kepolisian belum melimpahkan berkas perkara yang tersangkutan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena alasan sakit.

Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Marthin Luther mengatakan, kerugian negara atas kasus tersebut Rp3,4 miliar. Ketiga terdakwa ditahan.

“Tiga terdakwa ditahan di Lapas tipidkor Bentiring Kota Bengkulu selama 20 hari ke depan untuk mempermudah proses penuntutan. Sedangkan satu terdakwa Riko Madari belum diserahkan ke JPU karena sakit,” jelas Marthin.

Sementara itu, Kuasa Hukum terdakwa Candra Purnama yakni M Yamin, SH mengatakan pihaknya menghormati proses hukum pelimpahan tahap dua yang dilakukan penyidik Polda Bengkulu ke JPU Kejati tersebut .

“Untuk upaya hukum akan tetap dilakukan pada pokok perkara. Karena klien kami tidak merasa bersalah,” kata M.Yamin.

Data terhimpun, pada kasus tersebut tersangka Riko Madari diduga berperan sebagai pengendali proyek preservasi rehabilitasi jalan tersebut, mulai dari simpang Kantor Bupati Kepahiang hingga batas Sumatera Selatan pada 2017 lalu.

Dalam kasus ini, penyidik Polda diduga menemukan adanya indikasi Tipidkor yaitu fisik pekerjaan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2017 senilai 31,9 Miliar Rupiah itu tidak sesuai dengan volume fisik yang tercantum di dalam kontrak kerja antara PT Sindang Brothers dan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu. Sehingga menimbulkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp1,9 Miliar. [Anto]