Pedomanbengkulu.com, Rejang Lebong – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rejang Lebong sejak bulan Desember 2019 terpaksa mengubah pola pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dari sebelumnya rekam cetak dan diserahkan ke Kantor Camat, menjadi memprioritaskan warga yang datang dan melakukan perekaman.

Hal ini ungkap Kadis Dukcapil RL, Drs. Muradi melalui Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Mei Susanti Harahap, SH, MM karena stok blagnko yang dimiliki Dukcapil hanya sebanyak 1005 keping dan penambahan blangko ini diperkirakan baru akan terjadi pada bulan Februari 2020.

“Kita sudah koordinasi dengan Dirjen Adminduk Kemendagri, mereka menyarankan kita agar terlebih dahulu melayani warga yang membutuhkan, jadi masyarakat yang sudah pernah rekam dan datang ke Dukcapil maka kita cetak dengan catatan yang memerlukan ini baru pertama memiliki KTP-el. Selama ini dengan kondisi blangko tersedia maka semua data yang sudah rekam, kita cetak dan diserahkan ke kantor camat,” kata Susanti, Minggu (8/12).

Ditambahkan Susanti, di tahun 2019 ini sendiri pihaknya telah melakukan perekaman terhadap 8836 Wajib KTP dan hingga bulan Desember 2019 tercatat sebanyak 930 wajib KTP terpaksa ditunda pencetakan KTPnya karena terjadi keterbatasan stok blangko.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, blanko KTP-el ini baru akan normal kembali pada bulan Februari 2020. Jadi kalau ada yang hendak membuat KTP tapi sebelumnya sudah pernah memiliki KTP-el, maka kita berikan surat keterangan sebagai pengganti KTP,” kata Susanti.

Ditambahkan Susanti, untuk Program Kartu Identitas Anak, Dinas Dukcapil Rejang Lebong hingga bulan Desember 2019 telah melakukan pencetakan sebanyak 5.358 keping yang tersebar di 21 sekolah di Kabupaten Rejang Lebong.

“Untuk KIA ini kita mendapatkan jatah sebanyak 19.500 keping, pencetakan KIA ini sendiri baru efektif pencetakan pada bulan September dan sementara ini kita melakukan perekaman ke sekolah-sekolah. Untuk Rejang Lebong ini sendiri tercatat sebanyak 78 ribu anak namun kita belum dibebani target pencetakan KIA ini, cuma disarankan dapat menyelesaikan 20 persen dari jumlah Anak,” ujarnya.

Susanti juga menungkapkan bahwa, untuk urusan data kependudukan yang dilakukan Dinas Dukcapil Rejang Lebong, warga tidak dibebani biaya.

“Kami tegaskan bahwa untuk pengurusan KTP maupun data kependudukan lainnya tidak ada pungutan, kalau ada yang melakukan pungutan silakan laporkan kepada kami agar bisa dilaporkan ke pihak kepolisian,” tegas Susanti. [Julkifli Sembiring]