Ilustrasi

Dua puluh satu tahun setelah reformasi, minat generasi muda Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tak pernah surut.

Pada akhir tahun 2019 ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan hingga Senin (16/12/2019) siang, tercatat sudah 3.026.175 pendaftar sebagai CPNS dari 271 instansi.

Jumlah itu belum termasuk pelamar untuk pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi. Sedikitnya ada 43 pemerintah daerah yang sudah mengumumkan pembukaan CPNS.

Di Kabupaten Seluma, pada Rabu (27/11/2019) dinihari pukul 00.01 WIB tercatat jumlah pelamar mencapai 7.225 orang.

Fenomena terus meningkatnya antusiasme generasi bangsa dari tahun ke tahun menjadi abdi negara sebagai ladang sumber penghasilan yang menggiurkan menjadi menarik perhatian mengingat bahwa memang ada puluhan ribu triliun rupiah kekayaan republik yang bisa diakses setiap tahun ketika seseorang memiliki pangkat dan jabatan.

Bahkan kadang-kadang, cara menjadi CPNS itu tidak lagi memerlukan mental yang baik, pengetahuan yang luas atau jiwa nasionalisme yang tinggi dan teruji, tapi cukup didapat melalui sogok menyogok antar jaringan dalam praktik kolusi dan nepotisme.

Tingginya angka pengangguran yang berbanding lurus dengan harapan ketika menjadi CPNS ada ‘keamanan’ masa depan melalui gaji rutin, tunjangan, pensiun dan status sosial, menjadikan profesi abdi negara itu seperti gadis cantik yang diperebutkan oleh lajang tua dengan penuh hawa nafsu.

Orang sampai rela ikut tes bertahun-tahun dan mengeluarkan uang ratusan juta rupiah demi mendapatkan profesi sebagai PNS.

Dalam benak generasi seperti itu, perkara-perkara kebangsaan seperti impor beras, carut-marut dunia pendidikan, ganasnya modal asing mengeruk kekayaan alam bangsa, mengguritanya korupsi di semua level birokrasi, dan banyaknya rakyat yang terhimpit dalam jurang kemiskinan, bukan perkara penting lagi.

Bila sudah begitu, maka wajar Indonesia bolak-balik tak lagi mampu melahirkan pemimpin berkarakter yang mampu mengguncang dunia seperti Sukarno dan wakilnya Mohammad Hatta.

CPNS dalam sebuah negara yang bermentalitas bangkrut hanya digunakan energinya sebagai sogokan sosial agar sedikit keuntungan yang diperoleh modal asing saat mengeruk kekayaan bangsa bisa diteteskan, bukan untuk membangun bangsa yang besar atau untuk menolong rakyat kecil yang hingga kini masih kesusahan untuk menggapai keadilan.

Negara tidak lagi hadir menjadi penjamin masa depan yang cerah bagi seluruh rakyatnya.

‘Negara CPNS’ hanya menjadi alat imperialisme untuk meredam pembangkangan rakyat agar patuh dan percaya bahwa satu-satunya kesejahteraan rakyat hanya bisa diperoleh lewat menciptakan Undang-undang dan membayar orang untuk melindungi pengerukan kekayaan alam Indonesia sebanyak-banyaknya.

Semua itu adalah kenyataan pahit, meski tidak semua PNS atau yang sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) bermental begitu.

Nah, hendaknya mereka yang ikut CPNS tahun 2019 ini tidak menjadi seperti para pendahulu mereka yang telah mengkhianati nurani dan rakyatnya sendiri.

CPNS masa depan bahkan perlu menggunakan diri dan hartanya untuk kembali menegakkan agama Allah Yang Maha Esa sebagaimana sila pertama Pancasila, sebuah usaha yang telah lama hilang sejak tahun 1965 silam.

Jadilah PNS yang membebaskan rakyat dari belenggu kebodohan dan kemiskinan.

Merdekakanlah negeri ini dari berbagai praktik eksploitasi alam yang merusak dan perdagangan yang curang sebagaimana yang Allah ‘Azza wa Jalla larang kepada hamba-hamba-Nya dalam mengelola kehidupan.