PedomanBengkulu.com, Lebong – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengangkat 130 Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan sekolah SMA, SMK dan SLBN yang ada di Kabupaten Lebong. Selain penyerataan gaji minimal Rp 1 juta yang berasal dari APBD Provinsi Bengkulu, GTT dan PTT lingkungan sekolah tersebut akan diberikan SK selama setahun kedepannya. Acara temu GTT dan PTT ini juga dalam rangkaian pembukaan lomba Drumband Piala Gubernur yang digelar SMAN 3 Lebong Kamis (12/12/19).

Usai acara, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan, bahwa dirinya berkomitmen untuk meningkatkan mutu dunia pendidikan yang masuk dalam tupoksi Pemerintah Provinsi Bengkulu. Langkah pertama, dirinya menekankan untuk pembinaan kualitas tenaga pengawas di lapangan, tentunya dengan diberikan sejumlah fasilitas pendukung.

“Kemudian soal GTT dan PTT, jika selama ini membuat kepala sekolah bingung untuk membayar honornya. Alhamdulillah dengan persetujuan DPRD Provinsi Bengkulu, maka untuk gaji minimum Rp1 juta per bulan yang akan dibebankan pada APBD Provinsi Bengkulu,” sampai Rohidin kepada PedomanBengkulu.com, Kamis pagi (12/12/19).

Ditambahkan Rohidin, dengan pengalokasian honor GTT dan PTT tersebut, paling tidak Kepala Sekolah sekarang bisa menuntut kinerja mereka yang lebih baik dan lebih disiplin kedepannya.

“Gaji Rp1 juta perbulan ini berlaku bagi seluruh tenaga honorer baik itu guru, penjaga malam ataupun cleaning service. Yang penting mereka itu honorer di lingkungan SMA, SMK dan SLB dan masa tugasnya minimum satu tahun. Kecuali di sekolah yang baru berdiri, boleh (Masa kerjanya,red) di bawah satu tahun,” sampainya.

Ketika ditanyakan terkait wacana SMAN 6 Lebong, yang saat ini siswanya sudah tidak ada dan direncanakan akan dialihkan menjadi SMK. Rohidin mengatakan bahwa dirinya sudah meninjau sekolah tersebut bersamaan dengan peninjauan pembangunan jalan provinsi menuju Desa Ketenong.

“Saya sudah melihat dan meninjau lokasi SMAN 6 Lebong, bahkan saya sudah berbincang dengan masyarakat setempat. Saat ini sedang dikaji pihak Diknas, secara prinsip saya setuju jika memang itu dikehendaki masyarakat,” pungkasnya. [Supriyadi]