PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Sejak April 2016 hingga Februari 2020 Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan Palang Merah Jepang dalam program pengurangan risiko terpadu berbasis masyarakat (pertama) dan kerjasama itu telah berakhir yang ditandai dengan acara penutupan program Integrated Community Base Risk And Reduction‘ (ICBRRI), kerjasama PMI dengan Palang Merah Jepang, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Selasa (3/12/2019).

Pada kesempatan tersebut, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Pusat, Letjen TNI (Purn) Sumarsono berharap kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu program itu dapat dilanjutkan bila perlu lebih dikembangkan lagi, mengingat letak wilayah Provinsi Bengkulu yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, sangat rawan terjadinya bencana alam, khususnya gempa bumi dan tsunami. Kerjasama program pengurangan risiko terpadu berbasis masyarakat yang terjalin dengan Palang Merah Jepang baru menjangkau 9 Desa di 2 wilayah yaitu Kabupaten Kaur dan Seluma serta Kota Bengkulu, dalam Provinsi Bengkulu.

“Maka dari itu perlu dikembangkan lagi, sehingga dapat menciptakan sisi ekonomi untuk masyarakat juga dan tentunya yang dijangkau tidak hanya 9 Desa
tapi desa lainnya yang rawan bencana dalam wilayah Provinsi Bengkulu bisa ikut didampingi secara maksimal,” kata Sumarsono.

Sasaran utama dan paling penting dalam
penanggulangan bencana, sambung Sumarsono, di samping tanggap bencana juga harus menjaga dan memelihara kearifan lokal seperti memulihkan kembali tanaman pinggir laut dengan penanaman pohon mangrove dan sebagainya. Selain itu juga disertai peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dan dalam pendampingan tersebut tidak hanya bisa dilakukan oleh PMI, tapi harus disertai campur tangan pemerintah. Apapun yang menjadi program tanggap bencana alam itu, harus bisa disalurkan ke masyarakat.

“Saya apresiasi keberhasilan PMI Provinsi Bengkulu bersama relawannya yang sudah berhasil membina masyarakat, dan melahirkan pelaku UMKM di daerah rawan bencana,” terang Sumarsono.

Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan Palang Merah Jepang di Indonesia Awaludin mengatakan, Bengkulu ditunjuk untuk pelaksanaan program kerjasama itu karena wilayahnya memang rawan bencana. Kerjasama ini masih ada tenggang waktu hingga Februari tahun 2020. Di sisa waktu yang singkat itu akan dimanfaatkan pihaknya untuk survey dan evaluasi lapangan. Hasil survey dan evaluasi pada Februari 2020 itu untuk melihat melihat berhasil tidaknya program kerjasama yang sudah terjalin. Menurutnya seluruh kegiatan bersama PMI dengan para relawan Sibatnya telah berhasil di laksanakan.

“Tingkat partisipasi masyarakat cukup luar biasa di Bengkulu ini, meski ada kendala tapi bukan sebagai permasalahan. Program ini diharapkan dilanjutkan sebab sangat penting bagi masyarakat, terutama meningkatkan kesadaran tentang mengurangi risiko dampak bencana,” ucap Awaludin.

Sementara itu, Sekretaris PMI Provinsi Bengkulu, Joni Saputra menjelaskan, dari 96 Desa wilayah pesisir Provinsi Bengkulu rawan gampa dan tsunami dan 43 desa yang sudah dilakukan pendampingan PMI. 30 Desa didampingi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ada 9 desa yang telah maksimal didampingi melalui program sosialisasi bencana alam hingga memberikan pelatihan usaha mandiri kepada warga dan bisa mewujudkan Desa tangguh dari bencana alam.

“Metode ini perlu kami lakukan, agar memahami bencana alamdan juga bisa memberikan nilai ekonomi untuk masyarakat,” ungkap Joni.

Di sisi lain, Staf Ahli Gubernur Bengkulu, Muslih Z atas nama Pemprov memberikan apresiasi atas program PMI bersama Palang Merah Jepang dalam pencegahaan bencana alam dan hasilnya akan ditindaklanjuti kedepan. Apalagi terkait menciptakan produk unggulan yang tengah fokus di jalankan satu ini di tengah masyarakat.

“Bengkulu memang rawan terjadi bencana alam. Terlebih jumlah penduduk setiap tahunnya terus bertumbuh. Tentunya akan menjadi fokus pemerintah, ketika terjadi bencana alam, masyarakat bisa tanggap dalam bencana, khususnya untuk melakukan penyelamatan. Dalam artian sadar bencana alam itu lebih penting, daripada melakukan penanggulangan pasca bencana alam terjadi,” demikian Muslih. [Anto]