PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Banyaknya persoalan bidang infrastruktur di Provinsi Bengkulu seperti robohnya jembatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dan pembangunan proyek Alun Alun Kota Bengkulu mendapatkan perhatian dari sejumlah pihak, salah satunya Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi Bengkulu.

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Provinsi Bengkulu Dr. Ir M Rochman MH saat Pertemuan dengan pengurus PII Provinsi Bengkulu mengatakan,
keberadaan PII di Provinsi Bengkulu bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Bengkulu khususnya dalam percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Bengkulu karena rata-rata anggota PII memiliki keahlian yang kompeten dalam bidang jasa kontruksi.

“Setelah terbit peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2019 keinsinyuran itu yang diwajibkan adalah izin dari praktek keinsinyuran itu sendiri. Jadi sekarang seperti profesi tidak bedanya dengan dokter, notaris. Kedepan PII untuk akademisi lulusan tahun 1993 tetap menyandang gelar keinsinyuran, namun dalam prakteknya harus mengakreditasi kepada PII. Jadi kedepan PII menjadi garda untuk infrastruktur kita,” ujar M Rochman di salah satu Hotel Kota Bengkulu, Kamis (19/12/2019).

M Rochman menjelaskan, untuk Provinsi Bengkulu sendiri anggota PII tercatat 59 orang yang terdiri dari tehnik sipil, tehnik mesin dan dan pertanian. Hal tersebut akan dicoba untuk dijadikan paradigma baru oleh PII untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), sejalan dengan program pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedepannya PII juga harus dipelihara agar dapat menigkatkan infrastruktur di Proinsi Bengkulu. Sejak tahun 2016 masa kepengurusan PII sudah habis dan pihaknya akan melakukan kordinasi dengan fakultas tehnik untuk menghidupkan kembali program PII.

“Saya anggota PII tapi dari Jakarta karena Provinsi Bengkulu sekarang posisi keanggotaannya masih banyak yang berakhir,” ucap M Rochman.

Dalam hal ini, LPJK Provinsi Bengkulu ingin Pemerintah Provinsi Bengkulu memanfaatkan keberadaan PII dalam setiap pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu.

“PII kedepannya sama dengan ikatan doktor Indonesia, berharap kita semakin solid kedepannya sehingga bisa melihat infrastruktur yang berkualitas, berkuantitas sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ungkap M Rochman.

Sementara itu, Anggota PII Provinsi Bengkulu sekaligus Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, H Darmansyah mengatakan, pihaknya prihatin dengan hasil kinerja konsultan pengawas maupun kontraktor yang menurutnya dalam pembangunan infrastruktur Provinsi Bengkulu terlihat berbeda.

“Saya tidak tau permasalahannya apa. Makanya dengan peran PII nanti dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) akan mencoba merancang sistem supaya pembangunan terus di jalankan dan kawan-kawan di PU juga harus mengutamakan kualitas dan kuantitas serta menjalankan kontrak yang ada,” ucap Darmansyah.

Darmansyah mengungkapkan, selaku komisi III DPRD Provisi Bengkulu sangat menyayangkan dengan adanya jembatan yang roboh di tahun ini. Pihaknya juga mempertanyakan dimana peran dari konsultan pengawas dalam pembangunan tersebut.

“Mungkin dari perencanaannya tidak masalah tetapi pengawasannya yang mungkin tidak begitu optimal. Kemudian di jalan Rejang Lebong Komisi III juga menemukan ketidakmampuan kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan. Pengadaan barang jasanya ini kita lihat ada apa itu, mungkin ada masalah disitu menunjuk kontraktor yang tidak mampu. Saya lihat ini, kota juga saling lapor melapor itu juga ada masalah apa. Saya heran yang ribut ini disisi legal formal di kontrak itu tidak ada, istilah saya mungkin tukang ulo ini. Mereka kok berani melaporkan ini ada apa orang dia dalam kontrak itu tidak ada. Ini yang kedepannya perlu kita perbaiki bersama-sama,” jelas Darmansyah. [Anto]