PedomanBengkulu.com, Bengkulu Utara – Ketua Ormas Pemuda Pemantau Bengkulu Utara (PPBU) Irwandi Zulfa,S.IP kembali mengkritisi statement pimpinan DPRD Bengkulu Utara di salah satu media online yang dinilainya tendensius dan pandang bulu dalam bersikap.

“Kita apresiasilah niat baik mereka (pimpinan DPRD) yang sudah bersedia berstatement di salah satu media online, menjawab persoalan honorer, ASN dan GBD menjadi panwascam. Namun sangat kita sayangkan saja, kok masalah itu saja berani berstatement? Ada apa? Masalah insentif upah pungut dan dugaan komitmen fee Sengkuang senilai Rp600 juta, kok pimpinan DPRD Bengkulu Utara, No cocomme dan slow respon?,” ujar alumnus FISIPOL Universitas Ratu Samban ini, Senin (30/12/2019).

Ia berharap DPRD Bengkulu Utara secara kelembagaan bisa bertindak secara adil, dengan mengedepankan azaz manfaat.

“Kalau soal ASN, honorer dan GBD menjadi panwascam itukan sudah diklarifikasi oleh ketua Bawaslu Bengkulu Utara, beliau menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi mereka (ASN, GBD dan honorer) untuk menjadi panwascam, artinya tidak ada hal krusial dalam persoalan tersebut. Yang ada cuma persoalan efektifitas dan efisiensi kerja mereka, karena double job. Rekan-rekan DPRD Bengkulu Utara harus adil dalam bersikap, jangan terlalu tendensius dan pandang bulu,” terangnya.

Ditambahkannya, silakan saja DPRD menindak persoalan tersebut, namun jangan abaikan problem lain yang lebih urgent.

“Kita tidak melarang rekan-rekan dewan untuk membahas persoalan tersebut, tapi jangan sampai abaikan persoalan lain yang lebih urgent. Masalah insentif upah pungut pajak dan dugaan lelang terkondisi proyek bendungan Sengkuang merupakan masalah yang cukup urgent. Image Bengkulu Utara di mata daerah lain dipertaruhkan loh. Untuk urusan ini juga, marwah serta taring lembaga DPRD Bengkulu Utara juga dipertaruhkan di hadapan konstituen,” tambahnya.

Terakhir, Irwandi berharap DPRD Bengkulu Utara di bawah kepemimpinan Sonti bakara bisa bertindak profesional dan proporsional.

“Jadi mohon ibu ketua dan kedua pimpinan lainnya, serta alat kelengkapan DPRD Bengkulu Utara untuk tidak hanya berstatement persoalan panwascam double job saja. Segeralah lakukan tindakan-tindakan konkrit dalam menangani masalah insentif upah pungut pajak serta masalah dugaan fee pembangunan bendungan Sengkuang ini dengan cepat, agar suasana terang benderang. Ingat, DPRD punya fungsi mengontrol penyelenggaraan pemerintahan. Kami butuh tindakan kongkrit, bukan komentar,” pungkasnya. [Stw]