Hj. Riri Damayanti John Latiefriri

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Potensi sumber daya ikan di Provinsi Bengkulu sangat besar. Namun, sangat disayangkan pemanfaatannya justru tidak maksimal.

Seperti yang diketahui, saat ini potensi sumber daya ikan di Provinsi Bengkulu yang bisa dimanfaatkan dengan baik hanya 50 ribu ton. Dari ukuran potensi lestari yang dilaporkan 5 tahun terakhir yaitu sebesar 126 ribu ton.

Anggota Komite II DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengungkapkan, pemerintah perlu lebih serius dalam mengoptimalkan potensi sumber daya seperti laut ini.

Untuk itu, Senator Muda ini menyarankan, untuk mengoptimalkan produktivitas sektor kelautan ini perlu sentuhan investasi dari kalangan pelaku usaha maupun pemerintah.

“Masih ada 50 ribu ton ikan lagi yang belum termanfaatkan dengan baik. Karena itu, membuka peluang usaha bagi investor ataupun nelayan untuk memaksimalkan produktivitas perikanan maritim baik melalui tangkap dan budidaya sangatlah diperlukan,” ungkap Riri Damayanti kepada media, Selasa (10/12/2019).

Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini mengatakan, sebagai wilayah yang memiliki garis pantai sepanjang 525 kilometer, Bengkulu sangat potensial menjadi kawasan investasi pengembangan ekonomi maritim di koridor barat Sumatera. Berbagai jenis ikan kualitas ekspor tersedia di perairan Bengkulu, seperti tuna, tenggiri, kerapuh hingga lobster.

“Untuk memaksimalkan potensi, pemerintah perlu menyiapkan master plan terkait pengembangan sektor perikanan maritim di Bengkulu,” kata Riri Damayanti.

Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI ini juga mengatakan, berbagai inovasi serta strategi yang dilakukan nanti dapat memaksimalkan pemanfaatan potensi maritim yang ada di Bengkulu.

“Saya harap, ini dapat menjadi salah satu komoditi ekspor unggulan sektor kelautan dan perikanan dari Provinsi Bengkulu, jika benar-banar diolah dengan baik,” demikian Riri Damayanti.

Untuk diketahui, Komite II DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI. Komite Ii DPD RI memiliki tugas konstitusional untuk memperhatikan urusan daerah diantaranya mengenai Pertanian dan Perkebunan, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber daya mineral, Kehutanan dan Lingkungan hidup, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal, dan Pekerjaan Umum. [Medi Muamar]