Pedomanbengkulu.com, Rejang Lebong – Beberapa minggu belakangan ini, isu pengelolaan rumah sakit dua jalur yang berada di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi kembali mencuat. Saat ini RSU dua jalur tersebut tengah dibangun oleh pemkab Rejang Lebong dan DPRD Kepahiang meminta Pemda Kepahiang agar tidak mengeluarkan izin atas RSDU tersebut sebelum ada kejelasan kerjasama antara pemda RL dan Pemda Kepahiang. Sekda Rejang Lebong RA Denni enggan menaggapi peernyataan dari pejabat Kepahiang tersebut.

“Iya saya memang mendapat informasi Izin RSU di dua jalur tersebut agar tidak dikeluarkan, saya tidak mau menanggapi hal tersebut, yang jelas kita telah mengajukan perizinannya ke Kabupaten Kepahiang. Ini sesuai dengan kesepakatan pada tahun 2017 yang lalu, dimana kewenangan proses perizinanya dikeluarkan oleh Pemkab Kepahiang,” kata Sekda.

Terkait dengan perizinan rumah sakit itu sendiri menurut Sekda masih dalam tahap proses di Kabupaten Kepahiang, sehingga Pemkab Rejang Lebong sifatnya hanya menunggu setelah semua persyaratan dipenuhi.” tinggal mereka menilai, memberi atau tidak memberi izin itu hak mereka, tugas kita kewajiban kita sudah menyampaikan persyaratan pengajuan izin. Kewenangan pengurusan izin RS Jalur Dua sepenuhnya ada di Kabupaten Kepahiang. Kita tidak bisa mengintervensi Pemkab Kepahiang untuk mengeluarkan izin. Saya belum tahu sejauh mana responnya, namun kami dorong terus rumah sakit kita untuk mengajukan persyaratan izin operasional rumah sakit, yang lain-lainnya tinggal Kepahiang, tidak bisa kita mengintervensi mereka,” kata Denni.

Sebelumnya Sekda juga telah menyampaikan bahwa pengelolaan RSUD 2 Jalur dilakukan pemkab Rejang Lebong telah melalui kesepkatan bersama antara Pemprov Bengkulu, Pemkab Kepahiang Pemkab Rejang Lebong yang difasilitasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

“Berdasarakan kesepakatan bersama ini lah, Pemprov Bengkulu mengeluarkan Keputusan Gubernur Bengkulu nomor 100/869/B.I/2016 tentang pemanfaatan RSUD Dua Jalur. Lahan RSUD Ini juga berdasrakan Sertifikat nomor 00003 dari BPN Kepahiang menerangkan bahwa kepemilikan hak dan milik RSUD dua Jalur adalah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong,” kata Sekda.

Ditambahkan Sekda atas kesepakatan yang telah dibuat tersebut selanjutnya pemkab Rejang Lebong mengajukan permohonan perizinan kepada pemerintah Daerah Kepahiang.

“Kita sudah menerima surat keterangan kepala DPMPTSP Kabupaten Kepahiang nomor 579/294/DPMPTSP/2019 tentang progres perizinan RS Rejang Lebong di Dua Jalur. Keputusan lain yang kita miliki yakni keputusan kepala dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu nomor 202/II/2019 tentang pengesahan dokumen Evaluasi lingkungan hidup kegiatan operasional RSUD Rejang Lebong di dua jalur dan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang nomor 660/192/DLH-SKKL/X/2019 tentang kelayakan lingkungan hidup kegiatan operasional RSUD Rejang Lebong di Dua Jalur,” kata Sekda.

Sekda berharap, pengelolaan RSUD di Dua Jalur tersebut tidak lagi dipersoalkan mengingat RS tersebut untuk kemaslahatan masyarakat banyak, terlebih Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang bagian dari Provinsi Bengkulu. [Julkifli Sembiring]