Pedomanbengkulu.com, Rejang Lebong -Ditahun 2019 ini kejaksaan Negeri Rejang Lebong melalui Seksi Perdata dan Tata USaha Negara berhasil menyelamatkan Uang Daerah Rejang Lebong Senilai Rp6,399 miliar. Capaian kinerja Datun Kejari Rejang Lebong tersebut berdasarkan MoU yang dibuat Pemda Rejang Lebong dengan Kejari RL untuk menindak lanjuti Kerugian negara berdasarkan hasil temuan BPK RI Perwakilan Provinsi bengkulu tahun anggaran 2016 dan tahun 2017. Hal ini dibenarkan kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Conny Tonggo Masdelima SH MH melalui Kasi Datun Meri Aryani SH.

“Untuk Tahun 2016 kita menerima 7 Surat Kuasa Khusus dari pemda Rejang Lebong untuk menindak lanjuti temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan nilai temuan Rp2.691.575.699,50 dan Untuk tahun 2017 ada 16 Surat Kuasa Khusus dengan nilai temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Rp3.707.456.671,09. Semua temuan tersebut kita tindak lanjuti ditahun 2019 danberhasil menyelamatkan Keuangan negara senilai Rp6,399 miliar lebih,” kata Meri.

Ditambahkan Meri, dari seluruh SKK yang diterima oleh Kejari Rejang Lebong tersebut, masih ada 1 temuan BPKP yang belum selesai yakni temuan BPKP terkait realisasi pemberian tambahan penghasilan Kepala Daerah tahun 2016 yang diberikan kepada Penjabat Bupati senilai Rp42.206.920.

“Kita sudah melakukan penagihan kepada mantan Penjabat Bupati ini namun sampai sekarang belum ada realisasinya, Sedangkan untuk uang daerah yang sudah berhasil kita tagih tersebut telah disetorkan ke kas daerah,” ujar Meri.

Berdasarakan Rekapitulasi temuan BPK RI perwakilan Provinsi Bengkulu tahun 2016 dan tahun 2017, Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terjadi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah maupun pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari APBD Rejang Lebong. TGR tersebut terjadi di Dinas PUPRPKP dan Dinas Sosial Tenaga kerja tahun 2016 dengan kegiatan belanja Jasa Konsultasi, Sekretaris Daerah dengan kegiatan belanja makan minum rumahtangga kepala Daerah, Wakil kepala Daerah dan Seketaris Daerah, Seketariat DPRD dengan kegiatan Belanja kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan kenderaan dinas, ASN Kabupaten Rejang Lebong dengan kegiatan Belanja Pegawai. Bagian Administrasi Umum Setda dengan kegiatan belanja perawatan kenderaan bermotor. Sedangkan pihak ke-3 yang dikenakan TGR yakni Cv Dua Putra Sehasen, CV Tapan Permata Konstruksi dan CV Kali Musi yang melaksanakan kegiatan pembanguan JUT desa Sumber bening, JUT Desa Seri Rezeki II dan Pembangunan JUT Desa Suka Damai.  [Julkifli Sembiring]