PedomanBengkulu.com, Lebong – Sesuai intruksi Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong Mustarani Abidin, per 31 Desember 2019 untuk merumahkan seluruh Tenaga Kerja Kontrak (TKK) diseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kemudian akan dilaksanakan dievaluasi, untuk penerbitan SK TKK tahun 2020 menyesuaikan kebutuhan dan anggaran dimasing-masing OPD.

Jika seluruh OPD sudah merumahkan seluruh TKK-nya , berbeda dengan OPD Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebong. Kendatipun sudah merumahkan 162 anggota Satpol PP dan Petugas Damkar. Untuk personil yang mendapatkan tugas piket jaga pos dan jaga rumah dinas, tetap bekerja sesuai jadwal.

“Sebanyak 162 TKK Satpol PP memang SK-nya sudah habis dan akan dilakukan evaluasi ulang sesuai kebutuhan dan anggaran pada kami,” sampai Kasat Pol PP Lebong Zainal Husni kepada PedomanBengkulu.com Selasa (31/12/19) siang.

Namun demikian, lanjut Zainal, sebanyak 74 personil Satpol PP yang piket jaga pos Pemda, rumah dinas dan 50 personil Damkar tetap disiagakan. Dengan diterbitkan surat tugas sementara, sembari menunggu hasil evaluasi pengajuan penerbitan SK TKK tahun anggaran 2020.

“74 personil meliputi anggota piket jaga, sopir dan Admin Satpol PP. Serta 50 personil Damkar akan dibuatkan surat tugas sementara sembari menunggu SK baru,” jelas Zainal.

Ditambahkan Zainal, tahun 2020 pihaknya akan kembali mengusulkan kembali sebanyak 162 TKK. Untuk personil sebelumnya akan dilakukan evaluasibkinerjanya selama ini. Termasuk juga jumlah personil akan mengikuti jumlah anggaran yang ada.

“Jika nantinya ada kenaikan honor tentunya juga akan berdampak pada jumlah personil. Sebelumnya honor 600 ribu, tapi tahun 2020 diusulkan kenaikan honor menjadi Rp. 900 ribu. Makanya kami perlu merincikan anggaran yang ada untuk pembagian jumlah personil,” bebernya.

Harapannya dengan dinaikkan honor, sambungnya, maka personil Satpol PP bisa digenjot untuk peningkatan kinerja, kedisiplinan dan keaktifan dalam tugasnya.

“Bahkan tahun 2020, kami tegaskan pertriwulan akan melaksanakan evaluasi atas kinerja personil yang mendapatkan SK nantinya,” tegasnya. [Supriyadi]