PedomanBengkulu.com, Lebong – Sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, tutup buku anggaran tahun 2019 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong kembali berhutang dengan puluhan kontraktor. Selain alasan APBD defisit, belum dicairkan penerimaan dana bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Bengkulu maupun dari Pemerintah Pusat. Menjadi alasan Pemkab Lebong kembali berhutang kepada sejumlah kontraktor.

Tentunya penundaan pembayaran hasil kerja proyek ini membuat sejumlah kontraktor meradang. Kendatipun sudah bekerja dengan cepat, sejumlah kontraktor lokal pesimis mereka bisa dibayarkan.
Seperti yang disampaikan salah satu kontraktor lokal yang ikut melaksanakan proyek fisik tahun 2019. Dikatakannya, pihaknya mendapatkan pemberitahuan dari OPD bahwa sudah ada SK Bupati Lebong terkait kegiatan yang masuk tunda bayar.

“Setiap tahun selalu begini, kalau semuanya ditunda bayar tidak masalah. Jangan sampai seperti tahun lalu, ternyata diam-diam kontraktor tertentu lunas dibayar,” sampainya sembari meminta PedomanBengkulu.com merahasiakan identitasnya, yang ditemui masih antri menunggu terbitnya SP2D, di Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong Selasa (31/12/19) sore.

Dikonfirmasi Plt Kepala BKD Lebong, Erik Rosadi membenarkan, jika tahun ini kembali terjadi penundaan pembayaran sejumlah kegiatan fisik rekanan Pemkab Lebong. Diakui Erik, pihaknya terus memantau pergerakan anggaran Kas Daerah. Karena pihaknya terus memantau penerimaan keuangan daerah dari anggaran bagi hasil untuk menutupi kekurangan anggaran pembayaran sejumlah kegiatan.

“Untuk DBH Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2019 saja, baru triwulan 1 yang sudah di Sedangkan triwulan 2, 3 dan 4 hingga sore ini belum ditransfer Pemprov Bengkulu. Sedangkan total DBH Provinsi senilai Rp 8 Milyar,” ungkap Erik.

Sementara untuk DBH pemerintah pusat, lanjut Erik, sebesar Rp 6 Miliar juga belum dibayarkan. Sedangkan pembayaran DBH dari pusat itu juga melalui Pemprov Bengkulu. Informasi terakhir yang mereka dapatkan dari Kabupaten lainnya juga demikian. Walaupun saat ini Pemerintah Provinsi Bengkulu juga mengalami defisit anggaran. Namun hal itu jangan sampai menghambat pencairan hak daerah yang bersumber dari DBH tersebut.

“Kami sudah konfirmasi ke provinsi tidak ada jawaban. Bahkan dari BPKAD Provinsi Bengkulu tidak ada konfirmasi dan kami tidak pernah mendapatkan kejelasan soal DBH tersebut. Setidaknya jika sudah masuk, kita bisa tutupi pembayaran rekanan Pemkab Lebong,” tutupnya.[Supriyadi]