Pedomanbengkulu.com, Rejang Lebong – Tuntutan Mahasiswa IAIN Curup agar Rektor menandatangani tuntutan yang mereka ajukan yang berisi 3 Poin dengan 18 item tuntutan ditolak oleh Wakil Rektor II IAIN Dr. Hamengkubuwono. Ia menilai tuntutan mahasiswa tersebut menjebak dirinya dan Item yang dituntut tersebut bukan tanggungjawabnya sendiri.

Mahasiswa IAIN pada hari Selasa (10/12/2019) sejak pukul 09.00 WIB melakukan aksi demo di depan Rektorat. Setelah demo belangsung hingga pukul 11:00 WIB, Wakil Rektor II akhirnya menemui pendemo setelah sebelumnya memberikan penjelasan kepada perwakilan mahasiswa yang melakukan aksi.

Rektor IAIN, Dr. Rahmad Hidayat sendiri tidak terlihat pada saat aksi mahasiswa ini berlangsung.

“Tuntutan yang diajukan mahasiswa ini terlalu banyak dan tidak bisa diwakilkan oleh satu orang, ini kalau saya tandatangani menjebak saya. Yang diberikan isinya terlalu banyak dan tidak bisa saya wakili semuanya. Kalau mau sampaikan ini kepada rektorat, nanti akan kita panggil siapa yang bertanggungjawab untuk menandatanganinya,” ujar Hamengkubuwono.

Sebelumnya mahasiswa IAIN ini menyampaikan tuntutan yakni pertama transparansi dana yang diterima IAIN seperti dana DIPA secara keseluruhan, dana PNBP, dana pembangunan gedung yang bersumber dari Kementerian Agama, dana hibah dari provinsi Rp2 miliar, pengelolaan beasiswa PPA. Tuntutan kedua terkait sarana prasarana seperti pembangunan gedung akademik yang tak kunjung selesai, CCTV keamanan yang belum memadai, tindak lanjut pembangunan masjid kampus, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang tidak memiliki aula, kualitas fasilitas jalan di area kampus, tempat parkir terbatas dan perlu ditambah lagi kotak sampah yang kurang memadai, pelayanan mahasiswa seperti peminjaman bus kampus, status kepemilikan FUAD TV dan radio. Tuntutan ketiga dari mahasiswa yakni Kampus IAIN melakukan pungutan selain UKT yakni skripsi dan proposal yang berbayar, kartu perpustakaan ditetapkan Rp200 ribu, Toefl dari Rp75 ribu naik menjadi Rp300 ribu yang telah ditandatangani oleh UPB, pemungutan biaya kebersihan penggunaan fasilitas kampus.

Terkait dengan tuntutan Mahasiswa tentang transparansi anggaran IAIN yang diperoleh berdasarkan DIPA, Wakil Rektor II Hamengkubuwono memberikan penjelasan bahwa DIPA tersebut merupakan rahasia Negara dan tidak semua orang bisa melihatnya.

“DIPA ini rahasia negara sehingga tidak bisa dilakukan transparansi karena DIPA ini berpeluang dilakukan revisi, sebagai contoh DIPA yang ada saat ini sudah terjadi revisi sampai 4 kali, jika seseorang hanya memegang DIPA revisi pertama dan tidak memegang revisi terakhir akan membahayakan karena kemungkinan ada yang hilang setelah ada revisi,” kata Hamengkubuwono

Terkait anggaran hibah Rp2 Miliar dari Provinsi Bengkulu, lanjut Hamengkubuono sekarang sedang berproses untuk pembelian tanah dan saat ini tengah dilakukan pengukuran tanah.

“Pembelian tanah ini hari sabtu kemarin telah dilakukan pengukuran sudah diajukan ke BPN dan telah diajukan ke KJPP untuk menentukan harga tanah permeternya,” kata Hamengkubuwono.

Terkait mangkraknya pembangunan gedung akademik, kata Hamengkubuono karena saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Polda Bengkulu dan sampai saat ini status hukum pembangunan yang dilakukan sebelumnya belum ada keputusan.

“Kita belum bisa melanjutkan pembangunan karena status hukum bangunan yang sebelumnya dikerjakan oleh kontraktor sedang ditangani polda dan sampai sekarang belum ada status hukumnya makanya belum bisa dilanjutkan,” ujarnya.

Terkait belum ditandatanganinya tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut, Presiden Mahasiswa IAIN Curup Yoga Pratama Putra mengungkapkan dapat menerima jika Wakil Rektor II IAIN menolak menandatangani tuntutan mahasiswa tersebut namun mahasiswa akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Rektor.

“Kita bisa menerima kalau wakil rektor menolak menandatangani tuntutan kita ini, karena isi tuntutan ini menyeluruh untuk perbaikan kampus dan tentunya Warek memiliki keterbatasan kewenangan namun ini akan kita sampaikan kepada rektor untuk ditindaklanjuti. Kita meberikan waktu 1x 24 jam agar tuntutan kita tandatangani, jika tuntutan ini tidak juga ada keputusan maka aksi mahasiwa yang lebih besar akan kita lakukan.” pungkas Yoga. [Julkifli Sembiring]