PedomanBengkulu.com, Lebong – Selain masih menyisakan sejumlah tunggakan pembayaran ganti rugi lahan dan tanam tumbuh, proyek pembangunan jaringan saluran utama tegangan ekstra tinggi (SUTET). Ternyata, di perbatasan bendungan atau DAM PLTA Ladang Palembang ini, juga ada kisah perjuangan pemilik lahan perkebunan Rahmad Ahmadi alias Pak Madok dan Pak Adnan. Kedua lahan mereka tidak masuk dalam lahan yang kena ganti rugi Proyek PLTA Ladang Palembang yang dibangun PT Bina Tirta Lestari, karena diklaim masuk kawasan TNKS.

Kekhawatiran terancam tenggelamnya lahan mereka ini mulai dirasakan, pasca dilakukannya uji coba daya tampung bendungan PLTA pada Mei 2019 lalu. Saat itu sejumlah tanaman milik mereka yakni tanaman kopi dan karet, perlahan mati karena serapan dan genangan air yang masuk ke kebun.

Didampingi koordinator KKI Warsi yang juga tokoh pemuda Kabupaten Lebong, Nurkholis Sastro, kedua pemilik lahan tersebut akan melaksanakan aksi pengibaran bendera merah putih di sepanjang perbatasan lahan milik mereka dengan lokasi kawasan bendungan PLTA PT. BTL.

“Sudah lama perjuangan Pak Madok dan Pak Adnan, pasca uji coba penutupan bendungan, sudah berulang kali bernegosoasi dengan pimpinan PT.BTL. Tapi diingkari, bahkan tidak dibayar karena dianggap masuk TNKS. Padahal sejak orang tua mereka dulu, sudah membuka hamparan di Tanjung sungai sejak tahun 1963 lalu dan ada surat keterangan Pesirah saat itu. Mereka juga sudah berkoordinasi ke kantor Balai TNKS di Sungai Penuh, menurut pihak balai bahwa tanam tumbuh sepenuhnya milik warga,” beber Sastro kepada PedomanBengkulu.com, Rabu (22/1/2020).

Ditambahkan Sastro, jika sebelumnya pihak PT.BTL mengatakan kalau lahan Pak Madok masuk TNKS, maka tidak bisa diganti rugi. Sedangkan dalam Undang-undang Pokok Kehutanan, nomor 5 tahun 1990 dan Undang-undang nomor 41 tahun 1990, memberi pengakuan pada pemilik lahan atau tanaman pada kawasan zona pemanfaatan dan atau zona tradisional.

“Mereka sudah mengelola kebun dibatas paling luar TNKS, yang dikelola sejak tahun 1963 bahkan mereka masih menyimpan surat ijin berkebun dari Pasirah Marga Suku IX saat itu,” jelas Sastro.

Terkait pemasangan bendera merah putih dan spanduk, lanjut Sastro, ini sebagai simbol kalau tanah mereka bagian dari tanah adat dan wilayah Indonesia yang harus dihormati oleh pemodal asing. Sampai saat ini tidak ada patok batas tertinggi genangan dam, seharusnya PT. BTL memasang patok batas tinggi air, sebagai jaminan untuk warga setempat. Dan seharusnya ini masuk dalam Amdal, itu pun kalau mereka memiliki dokumen tersebut.

“Saat ini juga saya mempersiapkan dua surat, surat pertama untuk meminta pemda memerintahkan tidak boleh ada penutupan sebelum ada ganti rugi, dan surat kedua ke Menteri BUMN RI tembusan ke PT PLN Pusat, Pemprov Bengkulu dan Polda Bengkulu,” demikian Sastro. [Supriyadi]