Bupati Kaur Gusril Pausi mengabadikan kenangan bersama Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Bengkulu dan jajarannya di ruang kerjanya lantai 3 Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, Kamis (16/1/2020).

PedomanBengkulu.com, Kaur – Pada Kamis (16/1/2020) Bupati Kaur Gusril Pausi MAP menerima kunjungan dari Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Bengkulu di ruang kerjanya lantai 3 Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.

Kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu Abdul Hani MH beserta rombongan itu diterima Bupati Kaur yang di dampingi Asisten I serta beberapa kepala bagian pemerintah daerah Kaur itu berlangsung hangat dan akrab.

Pertemuan ini terkait rencana pembangunan rumah tahanan di Kabupaten Kaur.

Pihak Pemerintah Kabupaten Kaur telah menghibahkan lahan seluas 6 Hektare.

“Pihak Pemerintah Daerah Kaur tidak ada permasalahan lagi dengan rencana pembangunan Rutan karena kita sudah menghibahkan lahan seluas 6 hektar dan itu sudah mencukupi untuk pembangunan rumah tahanan,” Gusril mengatakan.

Sementara Kepala Kantor wilayah KemenkumHAM Abdul Hani membenarkan apa yang di sampaikan Bupati Kaur dan untuk menindaklanjuti harapan Bupati itu Abdul Hani mengatakan pihaknya akan terus mengupayakan kepada Kementerian Pusat.

“Kami akui Kabupaten Kaur sudah layak dan pantas memiliki Rutan sendiri karena selama ini masih bergabung dengan Bengkulu Selatan sedangkan jarak tempuhnya cukup jauh sementara pihak Kabupaten Kaur sendiri sudah menghibahkan lahan seluas 6 Hektare dan itu sudah cukup selanjutnya kami akan terus mengupayakan dengan menyampaikan ke kementerian,” jelas Abdul Hani.

Hingga saat ini rutan di kabupaten se Provinsi Bengkulu masih berada di kabupaten/kota Induk di antaranya Curup, Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan serta Kota Bengkulu.

Selain dari permasalahan Rutan dalam pertemuan itu juga disampaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peraturan serta perundangan terutama dalam proses pembuatannya.

“Kami juga siap menampung dan berkoordinasi dengan pihak kabupaten terutama dalam pembuatan Perda serta penerbitan legalisasi prodak unggulan kabupaten,” demikian Abdul Hani. [Sirat]