Pencopotan Ketua DPD PAN Oleh DPW Diduga Sepihak
Rudi Irianto

PedomanBengkulu.com, Rejang Lebong – Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Rejang Lebong saat ini mengalami dualisme. Hal ini terjadi karena Kepengurusan DPD PAN Priode 2015 dibawah ketua Rudi Irianto merasa pencopotan dirinya dilakukan secara sepihak oleh DPW PAN Provinsi Bengkulu. Sedangkan berdasarakan Musdalub yang dilakukan Pada tanggal 23 september 2019, DPD PAN RL diketuai oleh M Fikri Thobari setelah terpilih secara aklamasi.

“Pencopotan saya sebagai ketua DPD PAN RL dilakukan sepihak oleh DPW, ini juga terjadi di kepengurusan PAN Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Benteng dan Ketua DPD Kabupaten Kepahiang. Saya bersama empat Ketua DPD kabupaten lain yang di Plt sepakat untuk mencari keadilan di pusat (DPP, red) dan dalam persidangan diputuskan jika ketua DPD dikembalikan. SK DPP tentang pengembalian jabatan Ketua DPD ini diterima DPW per Oktober 2019 lalu, tetapi DPW tidak menyampaikan ke kami, karena tidak disampaikan kemudian SK itu kita jemput langsung ke DPP. Secara resmi sesuai SK DPP saya tetap Ketua DPD PAN Rejang Lebong,” kata Rudi, Selasa (14/1/2020).

Ditambahkan Rudi, kronologi dirinya sempat dinyatakan mengundurkan diri sebagai ketua DPD PAN RL, berawal ketika ia dinyatakan mengundurkan diri dan oleh DPW PAN Bengkulu dilakukan penunjukan Plt ketua atas Nama M Fikri.

“Saya dinyatakan mengundurkan diri dan dikeluarkan lah SK pencopotan oleh DPW serta SK penunjukan Plt ketua DPD PAN atas nama M Fikri yang ditandatangani oleh Ketua DPW PAN Heli Hasan dan Seketaris Parial. Surat tersebut saya dapatkan dari M Fikri bukan dari DPW langsung. Untuk pengunduran diri, saya tidak pernah mengajukan ke DPW,” Kata Rudi.

M Fikri Bantah

M Fikri Thobari

Ketua DPD PAN hasil Munaslub yang dilaksankan pada tanggal 23 September 2019 M Fikri menyampaikan itu sudah sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Sesuai dengan mekanisme PAN, ranah DPD itu ditandatangani oleh DPW PAN, surat yang dipegang oleh Rudi itu adalah surat dari DPP PAN ke DPW PAN, jadi yang berhak menjawab surat itu adalah DPW PAN,” kata Fikri.

Dikonfirmasi lebih lanjut terkait SK kepengurusan DPD PAN hasil munaslub, Fikri menyebutkan bahwa SK tersebut sudah dikeluarkan oleh DPW PAN Bengkulu yang ditandatangani oleh Helmi Hasan sebagai Ketua dan Parial sebagai Seketaris DPW.

“Untuk SK kepengurusan di PAN ini dikeluarkan berjenjang yakni SK DPW dikeluarkan DPP, untuk SK DPD dikeluarkan oleh DPW, nah SK kepengurusan kita sudah disampaikan ke KPU maupun Kesbangpol Rejang Lebong,” kata Fikri.

Ditambahkan Seketaris DPD PAN, hasil Munaslub B.Dadittama bahwa pihaknya sudah menyampaikan SK dari DPW terkait kepengurusan DPW PAN hasil Munaslub. SK yang diserahkan tersebut ditandtangani oleh Pengurus DPW PAN.

“Hard copy SK yang kami pegang adalah adalah SK DPW karena SK DPD adalah ranahnya DPW bukan DPP, untuk lebih jelasnya konfirmasi ke DPW. Kami ini bukan dalam kapasitas mengklaim atau tidak, namun kita ini menjalankan perintah partai sebagai kader partai untuk melakukan munaslub,” kata Dadit.

Terkait data sitem informasi partai politik di KPU Rejang Lebong yang masih mengacu dengan SK kepengursan DPD PAN pimpinan Rudi Irianto, Dadit menyampaikan bahwa akan dikomunikasikan ke DPW karena merupakan ranah DPW.

“Untuk Sipol ini ranahnya ada di DPP, mungkin belum ada pembaruan, kita akan komunikasikan dengan DPW, ranahnya bukan di kita, nanti akan kita sampaikan ke DPW untuk disampaikan ke DPP untuk dilakukan pembaruan data. Kita serahkan proses ini ke DPW, silahkan DPW menindaklanjuti,” kata Dadit.

KPU Mengacu SIPOL

Ketua KPU RL Restu Wibowo

Sementara, Ketua KPU Rejang Lebong Restu Wibowo menyampaikan bahwa pihaknya menerima permintaan dari pengurus DPD PAN pimpinan Rudi Irianto permintaan otentifikasi jumlah perolehan suara PAN untuk pengeluaran dana banpol.

“Beberapa waktu yang lalu, ada permintaan dari kepengursan DPD PAN pimpinan Rudi Irianto meminta data perolehan suara untuk pengajuan dana banpol dari pemda, sehari berikutnya kita didatangi oleh kepengurusan PAN pimpinan Fikri mempertanyakan kenapa kita mengeluarkan data yang diminta tersebut, nah saya sampaikan bahwa pada saat itu kepengurusan yang baru belum menyampaikan SK kepengurusan dan 3 hari kemudian SK kepengurusan terbaru ini disampaikan ke kita,” ujar Restu.

Ditambahkan Restu, pihaknya juga menerima surat dari Pengurus DPD PAN pimpinan Rudi Irianto bahwa kepemimpinan PAN hingga tahun 2020 masih yang lama.

“Dari surat Rudi Irianto ke KPU menyampaikan bahwa mereka lah pengurus PAN hingga tahun 2020. Kita di KPU berharap sebelum proses pencalonan, dualisme kepengurusan tidak ada dan KPU tetap menolak apabila terjadi dualisme sampai proses proses pencalonan Bupati dan wakil Bupati Rejang Lebong pada Pilkada Rejang Lebong,” kata Restu.

Dikonfirmasi lebih lanjut terkait kepengurusan DPD PAN yang diakui KPU, Restu menyampaikan bahwa pihaknya menerima saja terlebih dahulu klaim-klaim dari 2 kepengurusan tersebut.

“Sampai hari ini kita di KPU masih mengacu dengan SIPOL, artinya masih kepengurusan lama sedangkan kepengursan DPD yang baru hanya berdasarakan putusan dari Kepengurusan DPW Provinsi. Kita di KPU harus juga menerima surat resmi bahwa ada kepengurusan baru dari pusat sampai tingkat kabupaten kepengurusanya sama. Kalau dipusat masih kepengurusan lama maka kami dari KPU akan melakukan proses klarifikasi,” pungkas Restu. [Julkifli Sembiring]