Para pimpinan dewan saling berjabat tangan usai penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Jum’at (17/1/2020).

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Setelah disetujui oleh delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Gubernur Bengkulu beserta jajarannya diharapkan untuk mendorong ketetapan BUMD secara profesional.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang diwakilkan oleh Asisten III Bidang Pemerintahan Gotri Suyanto menanggapi hal tersebut, menurutnya dengan disahkannya Raperda BUMD ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam setiap mengambil kebijakan mengenai BUMD.

“Dengan disetujuinya Raperda ini, tentu kita support, ini kan jelas nantinya dapat menjadi landasan hukum dalam mengambil keputusan untuk berubah jadi lebih baik dari setiap kebijakan, dengan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan kepada asas peraturan perundang-undangan yang baik,” jelas Gotri, Jum’at (17/1/2020).

Raperda BUMD yang telah disetujui ini, selanjutnya Pemprov Bengkulu akan menyampaikan hasil Raperda BUMD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diregistrasi sebelum ditetapkan dan diundangkan dalam Peraturan Daerah paling lambat tiga hari sejak diterimanya Raperda BUMD ini.

Salah satu fraksi, dari partai Demokrat dalam hal ini disampaikan oleh juru bicara Faisal Mardianto mengakui bahwa fraksi Demokrat telah menyetujui Raperda tentang BUMD tersebut.

“Dengan memperhatikan catatan yang telah dirangkum itu, serta memperhatikan secara keseluruhan pemahaman tentang Raperda BUMD, maka dengan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Demokrat setuju,” Sampai Faisal. [Mario]

Berikut beberapa catatan penting setelah disahkannya Raperda BUMD, antara lain :

1. Raperda BUMD ini dapat dilaksanakan secara konsekuen sebagai dasar pendirian dan pengelolaan BUMD.

2. Agar Gubernur beserta perangkatnya dapat mendorong tertibnya BUMD yang profesional, mandiri dan unggul sebagai aset daerah Provinsi Bengkulu.

3. Agar Gubernur berinovasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar BUMD dapat berkembang secara optimal serta mempunyai daya saing yang unggul.