PedomanBengkulu.com, Lebong – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lebong melakukan penandatanganan nota kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebong, Kamis (30/1/2020). Kerjasama tersebut dirasa penting karena BPN membutuhkan bantuan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), tentunya melalui PKS tersebut sebagai langkah pendampingan menyelesaikan permasalahan pertanahan.

Kepala Kejari Lebong, Fadil Regan SH MH menyampaikan, bahwa fokus jalinan kerjasama yang dibangun ini, untuk membantu kinerja BPN sesuai undang-undang yang berlaku. Kejaksaan selaku pengacara negara, diberi kewenangan sesuai Undang-Undang pasal 30 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mewakili negara dan pemerintah, dalam hal ini membantu BPN dalam mengatasi berbagai persoalan terkait pertanahan.

“Pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Poin penting dari inpres ini adalah Jaksa Agung dan jajarannya termasuk Kejaksaan Negeri Lebong, diminta untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional dan proyek Strategis dan Prioritas Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya,”
ungkap Fadil kepada PedomanBengkulu.com
usai acara yang digelar di Aula Kejari Lebong Kamis (30/1/2020) siang.

Untuk itu, lanjut Fadil, penandatanganan perjanjian ini haruslah juga kita sadari sebagai bagian dari wujud komitmen kita bersama untuk merealisasikan beberapa tujuan strategis. Antara Iain, untuk menjadi Iandasan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong dan Kejaksaan Negeri Lebong terkait pengamanan pembangunan strategis di bidang agraria dan tata ruang.

“Selain pendampingan sebagai pengacara negara, kesepakatan ini juga untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi dalam pelaksanaan pembangunan strategis nasional dan daerah,” ucapnya.

Ditambahkan Fadil, dengan adanya kerja sama dan kesepakatan yang sudah ditandatangani, maka jaksa sebagai pengacara negara akan lebih proaktif bekerja sama dengan BPN dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi kedepannya.

“Tujuan utama dari nota kesepakatan ini adalah dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan aset di bidang agraria, pertanahan dan tata ruang, yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerjasama pada bidang Pembinaan, bidang Intelijen, serta bidang perdata dan tata usaha negara,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala BPN Lebong Ir.Kristian Edy Walujo mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik, dengan adanya PKS dengan Kejari Lebong, maka jika pihaknya menghadapi setiap permasalahan pertanahan akan didampingi oleh Pengacara negara dari Kejari Lebong. Melalui kerjasama ini juga akan menunjang kinerja pihaknya, menciptakan pelayanan prima dalam melayani masyarakat. Khususnya menghadapi permasalahan bidang pertanahan.

“Kami berharap bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tentunya BPN juga butuh pengawalan, karena dalam pelaksanaan kerja BPN pasti memiliki kekurangan. Adanya kerjasama ini akan meringankan tugas-tugas BPN, karena ada kegiatan badan pertanahan yang sifatnya untuk kepentingan umum, seperti pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan tidak bisa ditangani sendiri oleh BPN,” pungkasnya.[Supriyadi]