KPU Provinsi saat melakukan monitoring terhadap persiapan Pilkada Kaur di KPU Kabupaten Kaur, Kamis (23/1/2020).

PedomanBengkulu.com, Kaur – Proses persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Kabupaten Kaur terus berjalan.

Kali ini Proses perekrutan seleksi panitia penyelenggara kecamatan (PPK) dan ini dipantau langsung KPU Provinsi. Di mana sekitaran pukul 09.00 WIB Kamis (23/1/2020) dua Komisioner KPU Provinsi Bengkulu Divisi Sosialisasi dan SDM dan Parmas Darlinsyah SPd MSi dan Divisi Teknis Emex Varzoni SE melakukan monitoring ke KPU Kabupaten Kaur.

Menariknya hasilnya proses seleksi sebanyak 75 PPK untuk disebarkan di 15 kecamatan dinilai sangat transparan sebab melibatkan pengawasan langsung Bawaslu dan Panwascam di 15 Kecamatan.

Divisi SDM Sosialisasi dan Parmas KPU Prov Darlinsyah mengatakan bahwa pihaknya melakukan monitoring untuk memastikan agar tidak ada kekurangan pendaftar peserta sesuai dengan tegulasi.

“Kemudian jika masih ada yang pendaftarnya kurang dari kebutuhan minimal pendaftar maka dapat diperpanjang,” ujarnya.

Kedatangan kedua Komisioner KPU Prov disambut langsung Ketua KPU Kabupaten Kaur Mexxy Rismanto dan Divisi Hukum Radius, Divisi SDM Sosialisasi dan Parmas Yuhardi dan Divisi Data Dan Program Sirus Legiyati serta Divisi Teknis Irpanadi.

“Langkah KPU Kaur melibatkan Bawaslu dan Panwascam mengawasi proses seleksi sangatlah baik. Ini betul-betul transparan. Sehingga PPK yang terpilih nantinya benar-benar memiliki SDM yang memadai dan berintegritas serta berkualitas,” ujar Darlinsyah sembari memantau proses pendaftaran.

Ketua KPU Kaur Mexxy Rismanto melalui anggotanya Irpanadi mengakui kalau proses seleksi dipantau langsung oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Kabupaten dan Panwascam. Saat ini di H-2 penutupan pendaftaran sudah sebanyak 250an. Pendaftaran secara online. Akan tetapi yang menyampaikan verkas baru sebanyak 190.

“Mudah mudahan dua hari ini semua yang mendaftar di online menyampaikan berkasnya. Sehingga tidak ada yang perpanjangan pendaftaran. Kemudian bisa dilanjutkan ke proses seleksi administrasi. Kita memang tidak ada toleransi yang terdaftar di sipol maka tidak bisa diakomodir menjadi PPK,” ujar Irpanadi.

Diakui Irpanadi, masa kerja PPK selama 9 bulan. Dan gajinya untuk Ketua Rp2,2 juta dan anggota Rp 1,9 juta. Selain itu dalam seleksi juga dilihat rekam jejak peserta. Terutama yang pernah disanksi DKPP dan sanksi KPU itu menjadi evaluasi atau catatan khusus.

“Kita juga sudah melakukan evaluasi bagi penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu. Jadi yang pernah disanksi kita pertimbang kan. Sebab kita ingin mencari panitia ad hoc di Pilkada ini yang berkualitas dan berintegritas,” demikian Irpanadi. [Sirat]