Oleh: Ummu Shiddiq (Praktisi Pendidikan Kota Bengkulu)

Kado pahit kembali menghampiri masyarakat kecil dan rakyatpun kembali dituntut untuk berpikir keras dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasalnya, pemerintah berencana untuk mencabut subsidi gas LPG 3kg yang selama ini dinikmati oleh masyarakat kelas bawah untuk keperluan hidup.

Harga yang melambung tinggi sudah terbayang di mata masyarakat yang mempunyai usaha kecil khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
Dengan adanya wacana pahit ini, masyarakat miskin dan pedagang kecil kembali dibuat ketar-ketir oleh pemerintah. Habis dibuat pening dari rencana larangan penggunaan minyak goreng curah atas alasan kesehatan dan sertifikasi produk halal buat pedagang kecil, mereka kini belum bisa tidur nyenyak karena berbagai kejutan di awal tahun 2020.

Plt. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, nantinya gas melon akan dijual dengan harga normal di toko maupun pasar. Subsidi diberikan terbatas hanya bagi mereka yang berhak menerima dan terdaftar.

Akan tetapi, Djoko belum bisa memastikan bagaimana teknis penyalurannya, tapi opsi yang disiapkan bisa dari transfer bank, kartu, sampai kode elektronik.

Di samping itu, pemerintah juga berencana membatasi pembelian gas melon menjadi 3 tabung gas per bulan dari hitung-hitungan kebutuhan rakyat miksin. Menurut Djoko jika ada pembelian lebih dari itu, pemerintah pantas curiga jangan-jangan subsidi salah sasaran.

Iwan (49) pedagang soto di kawasan Sabang, Jakarta Pusat mengaku bakal terbebani dengan perubahan skema subsidi itu. Pasalnya, kebutuhan gas melonnya mencapai 3 tabung untuk 2 hari. Dalam seminggu berarti minimal ada 9 tabung gas yang ia butuhkan.

Kalau pembelian tabungnya dibatasi seperti rencana Ditjen Migas, praktis ia akan terpukul kenaikan harga drastis. Saat ini saja harga gas yang ia beli berada di kisaran Rp18-20 ribu per tabung dan bisa membengkak menjadi Rp37-40 ribu per tabung tanpa subsidi.

“Kalau gitu repot ya. Dibatesin gitu. Kalau enggak cukup nanti enggak bisa dagang. Kalau ramai mah enggak berasa, masalahnya kita enggak selalu ramai,” ucap Iwan saat ditemui reporter Tirto, Sabtu (18/1/2020).

Beban lebih parah mungkin bisa diderita oleh pemilik warung nasi atau warung tegal. Iwan membandingkan untuk satu macam masakan yang ia jual saja sudah membutuhkan 3 tabung per 2 hari, maka kebutuhan warung nasi setidaknya bisa 4 hingga 5 tabung untuk jangka waktu yang sama. (https://tirto.id/nasib-umkm-bila-subsidi-gas-melon-dicabut-dan-pembeliannya-dibatasi-etri)

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan soal kebijakan pemerintah yang akan mencabut subsidi elpiji 3 kilogram alias gas melon yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Alasannya, subsidi yang dilakukan saat ini kurang efisien dan tidak tepat sasaran “Semua subsidi akan bertahap dikurangi,” kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).

Nantinya, penyaluran subsidi akan langsung diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan skema subsidi tertutup. Pasalnya, berdasarkan hasil penelusuran selama ini, kata dia, elpiji 3 kilogram juga digunakan oleh orang-orang mampu. “Tapi kita berikan langsung ke yang membutuhkan. Karena kelihatannya kurang efsiien. Tidak ada rencana merugikan masyarakat. Konteksnya efisiensi,” terang dia.

Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mencabut subsidi Elpiji 3 kilogram. Subsidi tak lagi diberikan per tabung, melainkan langsung ke penerima manfaat.
Nantinya, harga jual gas elpiji bisa mencapai Rp 35.000 per tabung. Kebijakan ini ditargetkan pada pertengahan tahun 2020. Subsidi elpiji 3 kg diharapkan bisa lebih tepat sasaran dengan menyasar langsung kepada penerima manfaatnya yaitu masyarakat miskin.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, konsumsi tabung elpiji 3 kg terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 5,9 persen setiap tahun. (https://tirto.id/menko-luhut-ungkap-alasan-subsidi-gas-melon-3-kg-dicabut-etfh).

Belum cukup sampai disitu, kenaikan tarif listrikpun juga dilirik. Meskipun PT PLN masih belum bisa memastikan kebijakan tarif listrik pada 2020. Rencananya, akan ada penyesuaian harga atau tarif adjusment pelanggan listrik golongan 900 volt ampere bagi Rumah Tangga Mampu atau RTM.

Kebijakan penyesuaian ini semula akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2020. Namun, Kementerian ESDM kemudian memutuskan belum ada kenaikan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan daya beli.

Terkait kebijakan tarif listrik pada 2020 ini, Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menuturkan bahwa pihaknya belum bisa menentukan apakah akan ada penyesuaian kenaikan atau penurunan tarif. Kebijakan ini seluruhnya diputuskan oleh Kementerian ESDM sebagai penanggung jawab sektor.

“Dari Kementrian ESDM yang akan memutuskan. PLN sendiri adalah pelaksana,” kata Darmawan di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat 17 Januari 2020. (https://www.vivanews.com/bisnis/ekonomi/30828-pln-tak-bantah-kemungkinan-kenaikan-tarif-listrik-tahun-ini?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook)

Sementara itu, insentif untuk konglomerat semakin menggila. Lima perusahaan sawit berskala besar mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total mencapai Rp7,5 triliun. Lima perusahaan sawit berskala besar mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total mencapai Rp7,5 triliun sepanjang Januari—September 2017. Lima perusahaan sawit itu terdiri dari Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC). Berdasarkan data yang diperoleh CNNIndonesia.com, Wilmar Group mendapatkan nilai subsidi terbesar, yakni Rp4,16 triliun. Padahal, setoran yang diberikan Wilmar Group hanya senilai Rp1,32 triliun.

Lima perusahaan sawit berskala besar mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total mencapai Rp7,5 triliun sepanjang Januari—September 2017.

Lima perusahaan sawit itu terdiri dari Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC). Berdasarkan data yang diperoleh CNNIndonesia.com, Wilmar Group mendapatkan nilai subsidi terbesar, yakni Rp4,16 triliun. Padahal, setoran yang diberikan Wilmar Group hanya senilai Rp1,32 triliun.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang diteken oleh Presiden Jokowi itu, diatur tentang penggunaan dana tersebut. Pada Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa dana yang dihimpun adalah untuk pengembangan sumber daya manusia; penelitian dan pengembangan perkebunan sawit; promosi perkebunan kelapa sawit; peremajaan tanaman perkebunan; serta prasarana perkebunan sawit.

Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan bahwa penggunaan dana itu juga dipakai untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. Ayat selanjutnya menyatakan BPDPKS dapat menentukan prioritas penggunaan dana berdasarkan program pemerintah dan kebijakan Komite Pengarah.

Terkait hal tersebut, kajian soal sawit milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2016 menemukan bahwa penggunaan dana yang berlebihan bagi perusahaan biodiesel bisa menimbulkan ketimpangan dalam pengembangan usaha perkebunan sawit.

Nilai subsidi untuk perusahaan sawit lainnya adalah Darmex Agro Group (Rp915 miliar) dengan setoran Rp27,58 miliar; Musim Mas (Rp1,54 triliun) dengan setoran Rp1,11 triliun; First Resources (Rp479 miliar) dengan setoran Rp86,95 miliar; dan LDC (Rp410 miliar) sebesar Rp100,30 miliar. Dengan demikian terdapat selisih nilai yang relatif besar untuk para konglomerat sawit tersebut. Ini terdiri dari Rp2,84 triliun (Wilmar Group); Darmex (Rp887,64 miliar); Musim Mas (Rp421,56 miliar); First Resources (Rp392,61 miliar) dan LDC (Rp309,83 miliar). (https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20180116202504-92-269411/lima-konglomerat-sawit-disuntik-subsidi-mega-rp75-triliun).

Kenyataan seperti ini wajar dialami negeri penganut sistem demokrasi kapitalis. Sistem ini melahirkan negara korporatokrasi yang mengedepankan keuntungan bagi para pengusaha, bankir dan korporat yang terafiliasi duduk dalam pemerintahan.

Korporatokrasi ini menggerogoti kemandirian dan kedaulatan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.
Berbeda dengan sistem Islam. Syariat Islam mengatur pemberian layanan pada seluruh warga tanpa diskriminasi (kaya dan miskin). Semua SDA dikelola oleh pemerintah (tidak diserahkan ke swasta/asing) agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat secara merata. Negara sangat memperhatikan kesehatan masyarakat, mulai dari pembangunan ramah lingkungan, penyediaan sanitasi, pengelolaan infrastruktur dan hunian yang layak bagi masyarakat.

Terukir indah dalam sejarah, daulah (negara) sampai-sampai mendirikan rumah sakit keliling untuk memastikan pelayanan kesehatan menjangkau ke pelosok-pelosok tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Seperti pada masa Sultan Mahmud (511-525 H), rumah sakit keliling ini dilengkapi dengan alat-alat terapi kedokteran, dengan sejumlah dokter.

Nabi SAW. berpesan, “Setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab untuk orang-orang yang dipimpin. Jadi, penguasa adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Semoga segera hadir sosok pemimpin yang sayang terhadap rakyat dan rakyatpun menyayanginya. Wallahualam