Ipda Inspektorat Lebong, Jauhari Chandra

PedomanBengkulu.com, Lebong – Berdasarkan data laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Bengkulu. Di Sekretariat DPRD Lebong ditemukan adanya temuan senilai Rp.1,06 Miliar.

Temuan tersebut merupakan berbentuk aset hasil pengadaan dua unit mobil dinas (Mobnas) yang tidak sesuai peruntukannya. Dengan kata lain, BPK RI menilai pengadaan mobnas unsur pimpinan DPRD Lebong tahun 2019, yang diperuntukan operasional pimpinan DPRD Lebong tersebut. Dalam 60 hari sejak diterbitkannya LHP, harus dikembalikan ke Pemkab Lebong.

“Memang betul, catatan BPK RI senilai Rp.1,06 Milyar di Sekretariat DPRD Lebong. Nominal itu berbentuk aset mobnas dan itu harus dikembalikan dalam 60 hari pasca diterbitkan LHP BPK RI,” sampai Inspektur Daerah (Ipda) Inspektorat Lebong, Jauhari Chandra kepada PedomanBengkulu.com usai mengikuti acara di Gedung Bina Praja Setda Lebong Kamis (23/1/2020).

Masih menurut BPK RI, lanjut Jauhari, kalaupun Sekretariat DPRD Lebong ingin membelikan dua unit mobnas baru tahun 2019 lalu, seharusnya mereka mengembalikan terlebih dahulu untuk dilelang. Kemudian baru dilaksanakan pengadaan mobnas baru. Jumlah kebutuhan mobnas di Sekretariat DPRD Lebong itu, jumlahnya melebihi dari jumlah kebutuhan dan tidak sesuai peruntukannya. Untuk itu, dalam 60 hari harus ditindaklanjuti dengan pengembalian aset mobnas tersebut ke Pemkab Lebong.

“Penjelasan pihak BPK RI, pengadaan mobnas tersebut belum pada waktunya tepat, jika DPRD Lebong ingin membeli mobnas baru harus terlebih dahulu mengembalikan mobnas yang lama. Intinya Sekretariat DPRD Lebong saat itu belum waktunya melakukan pengadaan Mobnas baru. Kalau pun ingin membeli yang baru, mobnas-mobnas yang lama seharusnya sudah dikembalikan atau sudah mengikuti lelang terlebih dahulu,” demikian Jauhari.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Lebong, Wilyan Bachtiar yang juga mewakili DPRD Lebong saat menerima LHP di Kantor BPK RI perwakilan Provinsi Bengkulu. Ketika dikonfirmasi PedomanBengkulu.com Jum’at (24/1/2020) siang tidak membantah adanya catatan temuan di Sekretariat DPRD Lebong dalam LHP BPK RI tersebut. Namum dirinya belum bisa berbicara panjang lebar karena hasil LHP tersebut akan dibahas dalam rapat internal DPRD Lebong.

“Memang ada (Catatan BPK,red) tapi belum bisa saya jabarkan. Karena ini akan dibahas dalam rapat internal DPRD Lebong terlebih dahulu,” singkatnya. [Supriyadi]