PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Pelimpahan tahap dua oleh penyidik Polda Bengkulu ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu terhadap tersangka Riko Kadafi adik Ipar mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang-Batas Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2017 kembali ditunda, Kamis (9/1/2020).

Rico Kadafi Pemilik PT Sindang Brother tersebut adalah salah satu tersangka, sedangka tiga tersangka lainnya yaitu Maliyan Sahari selaku Direktur PT Sindang Brother, Sudirman selaku Konsultan Pengawas dan Chandra Purnama PPTK sudah menjalani pelimpahan tahap dua beberapa waktu lalu.

Kasi Penkum Kejati Bengkulu Marthin Luther di Kantor Kejati Bengkulu mengatakan, tim penyididik Polda telah menyerahkan tersangka namun dalan hal ini berdasarkan keterangan doktet saat pemeriksaan tersangka di RS.Bhayangkara Bengkulu yang bersangkutan sedang sakit dan harus dirawat di Jakarta, untuk itu tersangka Riko Kadafi belum bisa di tahap duakan.

“Artinya dalam hal ini kita tunda dulu untuk tersangka agar melakukan pengobatan kembali. Berdasarkan keterangan dokter tersangka kemo terapi sebanyak 35 kali dan sudah menjalani 15 kali jadi ada 20 kemo terapi lagi yang harus dijalani. Setelah selesai, nanti ada surat keterangan dari dokter untuk selesainya kapan kita belum tau. Sementara berkas perkara tiga tersangka lainnya tidak menunggu tersangka Riko,” kata Marthin.

Kuasa hukum tersangka dari LBH PWI Sumatera Selatan, Mulyadi MH mengatakan, pelimpahan tersangka ditunda karena berdasarkan surat dari dokter tersangka sakit dan wajib menjalani pengobatan. Tersangka menderita sakit kanker jadi ada rekomendasi dari dokter RS. Cipto Mangun Kusumo Jakarta ada kemo terapi sebanyak 35 kali yang dilakukan seminggu lima kali, kurang lebih waktunya enam bulan.

“Setelah selesai kemo terapi untuk selanjutnya kita kembalikan kepada kewenangan dari penyidik dan Kejaksaan,” ucap Mulyadi.

Dalam kasus tersebut tersangka Riko Madari diduga berperan sebagai pengendali proyek preservasi rehabilitasi jalan tersebut, mulai dari simpang Kantor Bupati Kepahiang hingga batas Sumatera Selatan pada 2017 lalu dan penyidik Polda diduga menemukan adanya indikasi Tipidkor yaitu fisik pekerjaan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2017 senilai 31,9 Miliar Rupiah itu tidak sesuai dengan volume fisik yang tercantum di dalam kontrak kerja antara PT Sindang Brothers dan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu. Sehingga menimbulkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp3,4 Miliar. [Anto]