PedomanBengkulu.com, Lebong – Untuk menyamakan persepsi dan lebih mengetahui aturan bagi pengelola kegiatan, sebagai langkah meminimalisir temuan pemeriksaan, dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020, Pemkab Lebong melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Lebong, menggelar sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Bertempat di Aula Setda Lebong, Selasa (28/1/2020).

Sosialisasi dibuka langsung Sekda Lebong H Mustarani Abidin SH M.Si serta dihadiri Kapolres Lebong AKBP Ichsan Nur SIK, Asisten III Setda Lebong Sumiati SP MM dan pemateri sosialisasi disampaikan pemateri PBJ dari LKKP RI, Syarif Hidayat ST M.Sil. Sedangkan peserta sosialisasi tampak dihadiri para pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPKom) dan Pejabat pelaksana tehnis kegiatan (PPTK) dilingkungan Pemkab Lebong.

Dalam sambutannya, Sekda Lebong H Mustarani Abidin SH M.Si menyampaikan, regulasi Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah. Menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

“Dalam upaya mempercepat pembangunan Pemerintah Kabupaten Lebong telah melaksanakan 3 paket tender dini.
Dimana Pemerintah Kabupaten Lebong telah melaksanakan lelang tercepat se-Provinsi Bengkulu. Asalkan berkerja sesuai aturan, saya siap didepan jika nantinya dipermasalahkan,” sampai Mustarani, Selasa (28/1/2020) siang.

Ditambahkannya, seharusnya ini menjadi contoh bagi seluruh OPD, untuk secepatnya menyampaikan pelimpahan paket tender ke Pokja Pengadaan, sehingga setelah DPA disahkan dan diterima maka kontrak dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan segera terealisasi.

“Setelah DPA dibagikan, tidak ada alasan lagi OPD masih lambat dan harus segera menyelesaikan Penginputan RUP, serta segera melimpahkan dokumen lelang ke UKPBJ,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag PBJ Setda Lebong Heri Setiawan ST mengatakan, bahwa kegiata sosialisasi yang dilaksanakan pihaknya tersebut, sebagai langkah untuk membuka wawasan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bagi PA, KPA dan PPTK setiap OPD.

“Sosialisasi ini kita lebih menekankan bagaimana peran dan fungsi PA, KPA dan PPTK dalam setiap pengadaan barang dan jasa. Harapannya setelah sosialisasi dan pembagian DPA ini, maka setiap OPD dapat segera meng-input SIRUP agar segera bisa diproses tahap selanjutnya yakni penayangan lelang,” singkat Heri.[Supriyadi]