PedomanBengkulu.com, Lebong – Untuk mencegah kebocoran penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong akan melaksanakan pemutakhiran data dan pendaftaran objek pajak baru PBB-P2 se-Kabupaten Lebong. Salah satunya dengan menyurati Camat, Kades dan Lurah untuk lebih aktif mendata dan menyampaikan usulan, jika ada yang belum terdaftar sebagai wajib pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki masyarakat.

“Surat yang ditandatangani Sekda Lebong tersebut disampaikan melalui camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Lebong dengan nomor 007/46/BKD-03/2020 tertanggal 15 Januari 2020. Harapannya melalui Kades dan Lurah dapat menyampaikan usulan perubahan sebelum dicetak surat pemberitahuan pajak tertunggak (SPPT) PBB-P2 tahun 2020,” sampai Plt Kepala BKD Lebong Erik Rosadi melalui Kabid Pendapatan Rudi Hartono kepada PedomanBengkulu.com Jum’at (17/1/2020) siang.

Dari surat itu, lanjut Rudi, pada point satu pihaknya meminta bantuan kerjasamanya dari Camat, Kepala Desa dan Lurah untuk gencar mensosialisasikan kepada masyarakat. Untuk mendaftarkan usulan data baru objek PBB-P2 dalam setiap kegiatan ataupun disela-sela acara di desa dan kelurahan.

“Selain sosialisasi terhadap kewajiban membayar pajak secara tepat waktu. Bagi warganya yang belum terdaftar sebagai wajib pajak PBB, bisa melalui Kades dan Lurah menyampaikan usulanya ke BKD Lebong,” kata Rudi.

Ditambahkan Rudi, untuk usulan perubahan data, paling lambat ditunggu sampai 14 Februari 2020. Kemudian dari data usulan tersebut, tim BKD Lebong akan survey kelapangan mulai 14 Februari hingga 14 Maret 2020. Selanjutnya untuk cetak massal SPPT PBB-P2 akan dimulai 16 – 31 Maret. Selanjutnya untuk penyerahan SPPT PBB ke desa dan Kelurahan dimulai 2 April 2020.

“Harapannya jangan sampai masih ada yang belum terdaftar sebagai wajib pajak PBB. Selain untuk meningkatkan PAD, terdaftarnya sebagai wajib pajak juga penting bagi masyarakat, ketika berurusan dengan pihak Bank maupun dengan BPN. Termasuk juga untuk menghindari kecemburuan sosial atas besaran nilai tagihan PBB sesama warga,” pungkasnya.[Supriyadi]