ilustrasi

Pedomanbengkulu.com, Seluma – Peraturan daerah (Perda) nomor 4 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok (KTR) telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma. Akan tetapi penerapan dan ketaatan terhadap peraturan daerah tersebut dinilai masih rendah, dan belum maksimal.

Kritik disampaikan anggota DPRD Kabupaten Seluma, Suhandi (18/1/2020), atas belum maksimalnya penerapan perda KTR tersebut. Suhandi mengatakan, meski merokok di kawasan terlarang seperti instansi pemerintah, fasilitas umum, fasilitas kesehatan dapat diberi sanksi berupa denda, namun masih saja ada oknum yang merokok di sembarang tempat.

“Kami sudah capek capek mengesahkan Perda KTR, namun pelaksanaanya masih belum maksimal dan belum ada pengawasan khusus” jelas Suhandi.

Suhandi mengatakan, adanya Perda KTR harus diikuti dengan peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma. Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan pelarangan merokok di tempat terlarang.

“Di setiap OPD harus menyediakan tempat khusus merokok, sehingga tidak ada lagi yang merokok sembarangan tempat. Ini harus dilakukan untuk penegakan perda yang sudah ada” jelasnya. [IT2006]