PedomanBengkulu.com, Seluma – Kepala Desa beserta perangkatnya diwajibkan untuk bekerja di kantor, pada saat jam kerja. Pemerintah kabupaten Seluma menegaskan, para aparatur desa tidak boleh melakukan kegiatan pribadi atau kepentingan lain, yang membuat pelayanan publik di kantor desa tidak berjalan.

Imbauan ini tertuang dalam Intruksi Bupati Seluma nomor 2 tahun 2016, tentang kewajiban masuk kantor bagi kepala desa dan perangkat desa, serta surat dari Dinas PMD nomor 140/211/DPMD/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang imbauan jam kerja bagi kepala dan perangkat desa. Asisten I Setdakab Seluma, Mirin Ajib mengatakan kepala dan perangkat desa wajib memberikan pelayanan di Kantor Desa.

”Wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat, dengan memfungsikan kantor desa, kemudian perangkat desa untuk kerja sesuai jam kerja,” jelas Mirin Ajib, Kamis (9/1/2020).

Dengan aktifnya kantor Desa, maka masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama, seperti di kantor kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Seluma.

“Nanti masyarakat dapat pelayanan yang sama, seperti di kantor pelayanan publik Pemda Seluma,” jelasnya.

Sementara itu Pemkab Seluma juga berencana untuk menerapkan absensi, agar dapat memonitor ketaatan kepala dan perangkat desa terhadap jam kerja di kantor.

Adapun dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala desa dan Perangkatnya mendapat penghasilan gaji pokok, sebersar Rp.2,4 juta untuk kepala desa, Rp.2,2 juta untuk sekretaris desa, dan Rp. 2 juta untuk perangkat desa. Ini diatur dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2019, yang mengatur penghasilan tetap (Siltap). Namun peraturan tersebut tidak mengatur adanya tunjangan untuk kepala desa. [IT2006]