PedomanBengkulu.com, Bengkulu Utara – Bertempat di PT. Pamor Ganda Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, masyarakat menggelar unjuk rasa yang menamakan Gerakan Masyarakat Desa Penyangga Bicara yang berasal dari tiga desa penyangga yaitu Desa Karang Pulau, Desa Karang Tengah dan Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau, Rabu (29/1/2020).

Dari pantauan PedomanBengkulu.com, masa yang hadir dalam aksi unjuk rasa tersebut berjumlah sekira 800 orang dengan mengendarai roda dua sebanyak 150 unit dan kendaraan roda empat jenis minibus 15 unit dan truk 7 unit.

Jumadiyanto selaku penanggung jawab aksi tiga penyangga mengatakan, setelah melakukan negoisasi dengan dengan pihak perusahaan PT. Pamor Ganda akhirnya tuntutan tersebut ditanggapi dan rencananya PT. Pamor Ganda akan melakukan mediasi bersama dengan Pemerintah Daerah dan dinas terkait serta menghadirkan Dirut PT. Pamor Ganda Antonius Pasaribu.

“Setelah melakukan negoisasi dengan pihak perusahaan, rencananya perusahaan akan melakukan mediasi guna memenuhi tuntutan kami” ungkap Jumadiyanto.

Dirinya menambahkan jika tuntutan dari Gerakan Masyarakat Desa Penyangga Bicara tidak dilaksanakan maka akan dilakukan unjuk rasa dengan jumlah masa yang lebih banyak lagi dari tiga desa penyangga.

“Jika tuntutan tidak dilakukan maka akan digelar unjuk rasa dengan masa yang lebih banyak” imbuhnya.

Kapolres Bengkulu Utara AKBP Anton Setyo Hartanto S.IK MH melalui Kapolsek Ketahun Iptu Teguh mengatakan unjuk rasa ketiga desa penyangga berjalan dengan aman dan lancar dan berakhir puku 15.45 wib.

“Unjuk rasa berjalan dengan aman dan lancar” pungkasnya. [Sugeng]

Berikut tuntutan dari ketiga desa penyangga yaitu:

1. Memberikan tanah kas desa minimal 10 Ha.

2. Memberikan tanah inkalave 100 meter di kanan dan kiri antara simpang makam PT. Pamor Ganda sampai simpang Karang Pulau sesuai dengan proposal permohonan Desa Karang Pulau nomor: 22/SP/TNKRPL/I/2018.

3. Pelepasan tanah warga yang bersertifikat yang berada di wilayah HGU PT. Pamor Ganda dan pemberian kompensasi selama 30 tahun.

4. Pelepasan dan pembebasan tanah 100 meter kanan kiri bahu jalan baik jalan lintas Sumatera dan jalan tambang.

5. Memberikan peluang kepada masyarakat desa penyangga sesuai porsinya secara adil dan merata.

6. PT. Pamor Ganda harus menunjukkan peta HGU lama, dan mengukur ulang perpanjangan HGU PT. Pamor Ganda bersama perwakilan.

7. Tidak ada diskriminasi terhadap karyawan pasca aksi damai.

8. Pihak perusahaan memberikan kenang- kenangan kompensasi terhadap masyarakat atau pemerintah desa seperti yang diberikan kepada desa penyangga di HGU PT. Pamor Ganda 1.

9. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% dari luasan tanah yang dimohon (diluar lokasi HGU PT. Pamor Ganda).

10. Relokasi sepadan sungai terkait habitat dan ekosistem sesuai peraturan pemerintah RI nomor 38 tahun 2011.

11. PT. Pamor Ganda harus mampu menjelaskan dasar pemberian kompensasi dan lahan kepada desa penyangga di tanah HGU 1.

12.Perusahaan PT. Pamor Ganda harus menghargai proses hukum yang sedang ditempuh oleh pemerintah desa penyangga terhadap masalah apapun yang patut diduga bersinggungan atau berhubungan dengan HGU PT. Pamor Ganda baik langsung maupun tidak langsung.