Ketua Juru Parkir, Parida saat menyambangi kantor DPRD Kota Bengkulu, Selasa (14/01/2020) pagi.

Sebut Ada Indikasi Kebocoran PAD

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Himpunan Juru parkir yang tergabung dari Himpunan Parkir Kota Bengkulu (HPKB) Zona 6 Kota Bengkulu yang terletak di kawasan Pasar Panorama, menyambangi kantor DPRD Kota Bengkulu pada Selasa pagi (14/01/2020).

Juru parkir yang tergabung dalam HPKB menolak kebijakan pemindahan pengelolaan parkir di Zona 6 oleh pihak ke-3 yakni oleh Putra Wijaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bengkulu.

Menurut HPKB kebijakan ini harus segera dicabut dan dikaji ulang.

Penolakan pengelolaan lahan parkir di Zona 6 yang dikelola oleh pihak ketiga yang dilakukan Dishub Kota Bengkulu ini di respon baik dari Anggota DPRD Kota Bengkulu.

“Ini sah-sah saja namanya juga forum diskusi harus kita tanggapi,” ujar Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu Marliadi Marc.

Marliadi yang memimpin audiensi ini menegaskan bahwa DPRD Kota Bengkulu akan mengawal persoalan ini.

Marliadi mengatakan, Pemkot Bengkulu juga ingin menata Kota Bengkulu ini dengan sebaik mungkin.

“Artinya mengenai parkir ini kita sudah ada payung hukumnya, silahkan nanti Dishub dan dinas terkait untuk mengikuti serta menjalankan aturan yang sudah ada. Masalah pihak ketiga ada atau tidaknya, sinas terkait agar mengikut sertakan juru parkir, untuk yang di zona enam ini sebagai uji coba selama tiga bulan, kita lihat selama tiga bulan lalu kita evaluasi, bagaimana hasilnya nanti,” katanya.

Ia berharap ke depan di Kota Bengkulu pengelolaan parkir bisa aman dan tertib.

“Dan tidak ada lagi kebocoran-kebocoran,” imbaunya.

Ia melihat sebenarnya parkir bisa memberikan sumbangan PAD yang cukup besar.

“Karena kita melihat di sektor parkir ini PAD-nya cukup besar dengan demikian ada potensi kebocoran-kebocoran, nanti kita akan mengevaluasi melalui Komisi II, supaya kedepannya tidak ada lagi kebocoran-kebocoran,” jelasnya.

MarliadiĀ  juga menyatakan, kalau pihak ketiga itu lebih baik maka dewan akan setuju.

“Karena kita juga melindungi masyarakat disaat parkir, ketertiban, kenyamanan, baik dari keamanan motor, helm, serta kerapian, bukan semata-mata kita hanya mengejar PAD saja, banyak hal yang ingin kita lindungi menurut payung hukum yang ada. Seperti lahan pedagang jangan dijadikan parkir, lahan parkir jangan dijadikan lahan berdagang, artinya semua pihak harus mematuhi itu,” tukasnya.

Sementara anggota DPRD Kota Bengkulu Ariyono Gumay mengatakan, proses kerjasama pemanfaatan aset boleh dipihakketigakan tetapi harus melalui proses.

“Akan tetapi ada hal yang di lakukan oleh dishub yang di luar dari regulasi, seperti proses penunjukan pihak ketiga ini tidak transparan dan tidak berlandaskan dengan aturan,” tegasnya.

Kepala Dishub Kota Bengkulu, Bardin mengatakan, pengelolaan parkir ini sudah sesuai dengan prosedur.

“Awalnya yang mencalonkan menjadi pihak ketiga ini ada tiga perusahaan, akan tetapi perusahan CV Putra Wijaya penawarannya tertinggi. Dan dalam audiensi ini terungkap bahwa CV Putra Wijaya sebagai pengelola zona 6 sudah menyetor dimuka PAD sebesar Rp125 Juta,” ungkap Bardin.

Ia mengakui, setiap tahunnya PAD dari sektor Juru parkir tidak pernah memenuhi target.

“Seperti di tahun 2018 dengan target Rp4 miliar tidak juga memenuhi target, 2019 dengan target Rp5 miliar tercapai Rp4,2 miliar, di tahun 2020 di naikkan menjadi Rp5,5 miliar,” jelas Bardin.

Sementara itu Kepala Bapenda Kota Bengkulu Hadianto, mengungkapkan berdasarkan Peraturan Walikota bahwa teknis pengelolaan parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

“Dan selama Peraturan Walikota itu belum dicabut atau direvisi, maka pelaksanaan pengelolaan parkir tetap menjadi wewenang Dinas Perhubungan,” katanya.

Sementara Ketua Himpunan Juru parkir, Parida, mengatakan, semua juru parkir menolak pengelolaan oleh pihak ketiga karena berdasarkan data yang mereka miliki realisasi PAD dari sektor parkir tidak tercapai.

“Kami dari juru parkir 12 zona siap membantu Pemkot untuk mewujudkan PAD di tahun 2020 terwujud, asalkan pengelolaan parkir langsung diambil alih oleh Bapenda,” demikian Parida. [Soprian]