Foto bersama usai RDPU antara Komite II DPD RI dengan pakar persampahan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

PedomanBengkulu.com, Jakarta – Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar persampahan Institut Pertanian Bogor (IPB) dr Nurul Jannah dan Yudith Vega Paramitadevi serta Sodiq Suhardianto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Dalam RDPU yang membahas Rancangan Undang-undang (RUU) atas Perubahan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ini, Komite II DPD RI menyimpulkan tiga persoalan besar yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menangani masalah persampahan.

“Pertama perlunya ada deklarasi gerakan nasional pemanfaatan sampah, pentingnya segera membentuk badan pengelolaan sampah nasional dan kampanye anti plastik secara nasional,” kata anggota Komite II DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief kepada media.

Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI ini mengatakan, meski demikian, Pemerintah Daerah tetap dapat berinsiatif menggerakkan sosialisasi memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna secara masif tanpa menunggu pemerintah pusat.

“Sosialisasi memanfaatkan sampah menjadi rupiah dengan cara diolah menjadi barang berguna itu adalah cara efektif dalam menanggulangi sampah. Bukan hanya dipandang sebagai perusak lingkungan hidup, namun jika benar diolah dapat menjadi penghasilan masyarakat,” ungkap Riri Damayanti.

Selain menekankan pentingnya pemanfaatan sampah menjadi rupiah, Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini juga meminta agar masyarakat tetap menjaga kebersihan.

“Kita harus tetap menjaga kebersihan, bukan hanya sekedar mengeluh. Karena kebersihan adalah cara kita dalam cinta dalam diri sendiri dan lingkungan kita,” kata Riri Damayanti.

“Dengan cinta lingkungan hidup, saya harap tidak ada masyarakat membuang sampah sembarangan dan menjadikan lingkungan kita menjadi asri sesuai impian kita bersama,” jelas Riri Damayanti.

Sebab menurut Senator Muda ini, sampah juga dapat menjadi marabahaya seperti penyakit, kebanjiran akibat tersumbatnya saluran dan lain sebagainya.

“Karena menjaga lingkungan adalah tugas bersama, baik masyarakat maupun pemerintah daerah,” demikian Riri Damayanti.

Untuk diketahui, Komite II DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI. Komite Ii DPD RI memiliki tugas konstitusional untuk memperhatikan urusan daerah diantaranya mengenai Pertanian dan Perkebunan, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber daya mineral, Kehutanan dan Lingkungan hidup, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal, dan Pekerjaan Umum. [Medi Muamar]