Pedomanbengkulu.com, Rejang Lebong – Sebanyak 854 warga di tiga kecamatan menerima sertifikat tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bumi Mega Sentosa melalui program redistribusi reforma agraria.

Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Rejang Lebong, Krisno Kusdibyo mengungkapkan, sejak tahun 2019 lalu hingga saat ini, program tersebut telah sebanyak 2.500 persil yang menyasar warga di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kota Padang dan Kecamatan Sindang Beliti Ulu.

“Sejak 2019 hingga saat ini sudah berkisar 2.500 persil yang sudah dilaksanakan, tahun ini akan kita tambah sekitar 1.000 lebih lagi sehingga bisa memenuhi target pendistribusiannya menjadi 3.600 persil,” kata Krisno, Senin (17/2).

Krisno menyampaikan, masyarakat penerima program redistribusi sertifikat tanah itu yakni masyarakat setempat yang dibuktikan dengan identitas kependudukan, lahan yang telah diserahkan tersebut tidak boleh diperjual belikan. Sejauh ini pihaknya mengahadapi kendala dalam pembagian setrifikat secara gratis itu, yakni adanya warga luar daerah seperti dari Sumatera Selatan yang telah lama menggarap lahan eks HGU, mengingat pemukiman warga luar daerah ini hanya dipisahkan oleh rel kereta api.

“Kita sudah upayakan mereka dapat sertifikat ini tapi mereka bukan penduduk Rejang Lebong sehingga tidak bisa di proses, karena aturannya berdasarkan KTP dan NIK sehingga mereka yang bukan penduduk Rejang Lebong, Bengkulu tidak bisa kami proses,” kata Krisno

Disisi lain, Tenaga Ahli Utama Staf Kepresidenan RI, Usep Setiawan mengatakan, program reforma agraria merupakan salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo, sehingga semua pihak diminta untuk mengawal dan mensukseskan program tersebut. Selain itu pihaknya juga mengatakan, saat ini di Provinsi Bengkulu terdapat hutan adat yakni di Kabupate Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong yang sejak 2017 lalu pihaknya bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendorong diterbitkannya Perda dan SK pengakuan masyarakat adat.

“Ada SK Bupati Rejang Lebong tentang pengakuan keberadaan masyarakat adat sudah terbit, ini merupakan prestasi yang membanggakan, tinggal lagi diupayakan diusulkan ke Kementrian LHK agar diterbitkan SK nya,” kata Usep.

Usep juga dalam kesempatan tersebut menyampaikan pesan Presiden agar para penerima program redistribusi lahan menjaga sertifikat yang telah diberikan, karena menurutnya sertifikat itu sebagai pengakuan negara terhadap tanah yang diberikan.

“Masyarakat diharapkan segera membentuk organisasi baik organisasi tani maupun organisasi masyarakat untuk memperkuat program, serta mengembangkan potensi usaha dari program yang dijalankan,” kata Usep.[Julkifli Sembiring]