Massa Pemuda Pancasila datangi Mapolda Bengkulu

PedomanBengkulu.com, Kota Bengkulu — Pemuda Pancasila Kota Bengkulu melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolda Bengkulu yang terletak di Jalan H. Adam Malik KM. 9 Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Selasa (25/2/2020).

Massa mempertanyakan tindak lanjut kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah yang telah dilaporkan ke Mabes Polri dan dilimpahkan ke Polda Bengkulu.

Sebelum melakukan aksinya, puluhan massa terlebih dahulu berkumpul di Lapangan Sepak Bola Pagar Dewa di Jalan Sungai Rupat Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, kemudian dengan menggunakan kendaraan massa bergerak menuju lokasi aksi selanjutnya massa merapatkan barisan di depan pintu gerbang Mapolda Bengkulu dan langsung berorasi sambil membentangkan spanduk dan pamplet.

Dalam aksi ini massa juga membawa alat peraga berupa, 1 unit mobil komando dan sound sistem, 8 buah spanduk dan pamflet karton bertuliskan, Kepastian Hukum Kasus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan terkait upah pungut dan retribusi di Badan Pengolahan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2017-2018 yang melibatkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dilimpahkan Bareskrim Mabes Polri ke Polda Bengkulu. Kemudian massa juga menuntut penuntasan Kasus Korupsi BBM dan Kendaraan Dinas di DPRD Seluma tahun 2017 yang melibatkan sebanyak 12 orang, 8 orang dewan dan 4 orang ASN.

Mereka juga membawa pamflet yang bertuliskan tangkap Rohidin, Keadilan Tegakkan Segalanya, copot pejabat yang korupsi, usut tuntas kasus suap di Setwan Seluma, Pak Kapolda Jangan Ngicik Tangkap, Hasil Korupsi Bukan Rezeki Anak Soleh, Tangkap Heru Susanto BPKAD Provinsi, Jangan Biarkan Koruptor diliarkan.

Sekira pukul 11.30 WIB perwakilan Massa berjumlah 5 orang melakukan Hearing di ruang Pelayanan Bid Humas Polda Bengkulu, diantaranya, Deno Andeska, Erlan Oktriyanda, Amirul, Sugiyanto, dan Putra. Perwakilan massa diterima oleh Kasubdit Tipikor Dit Reskrim Polda Bengkulu AKBP Hary Irawan dan Kompol Milian Aziz, SH,MH.

Tuntutan aksi dalam hearing tersebut diantaranya, mempertanyakan kepastian hukum penyalahgunaan wewenang dan jabatan terkait upah pungut pajak dan retribusi di Badan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 – 2018 yang melibatkan Gubernur Bengkulu Dr Rohidin Mersyah yang saat ini telah dilimpahkan Bareskrim Mabes Polri ke Polda Bengkulu sebagaimana tertera dalam surat Nomor: SP2HP/II/2019/Tipikor.

Meminta Polda Bengkulu segera mengusut tuntas laporan pencemaran nama baik Sekda Provinsi Bengkulu Non Aktif Novian Andusti, yang diduga dilakukan oleh 34 oknum pejabat tinggi dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Meminta Polda Bengkulu segera melakukan pengembangan serta mengusut tuntas kasus BBM di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma.

“Lakukan pengusutan ke-3 kasus tersebut secara transparansi dan profesional berdasarkan aturan hukum yang berlaku,” kata Deno Andeska.

Sementara itu, Kasubdit Tipikor Polda Bengkulu, AKBP Hary Irawan, mengatakan terdapat 2 pihak yang melaporkan dugaan kasus korupsi retribusi yang melibatkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, yaitu Deno Andeska Marlandone melapor ke Mabes Polri dan Wibowo Susilo melapor ke Polda Bengkulu.

Pihaknya sudah mendatangkan beberapa orang ahli untuk memperjelas kasus tersebut dan mengharapkan kepada pihak pelapor bila ada bukti kwitansi penerimaan dana intensif oleh Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, maka dapat menyampaikannya ke Polda Bengkulu.

Untuk kasus pencemaran nama baik Eks Sekda Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti belum terbukti karena pencemaran nama baik bukan untuk jabatan namun nama pribadi, sedangkan kasus tersebut hanya sebatas jabatan saja.

“Untuk Kasus penyelewengan BBM dan kendaraan dinas di DPRD Kabupaten Seluma tahun 2017 sudah masuk pada penyidikan,” kata Hary Irawan.

Sekira pukul 12.15 WIB massa membubarkan diri dengan tertib situasi aman dan kondusif.

Untuk diketahui, pada Jumat 4 Januari 2019, LSM Lentera Kedaulatan Rakyat (LEKRA) melaporkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ke Bareskrim Polri. Laporan itu terkait dugaan penyalahgunaan dalam SK yang mengatur tentang upah pungut pajak dan retribusi di BPKD Provinsi Bengkulu.

Dalam Aksi ini, Massa mempertanyakan tindak lanjut kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang telah dilaporkan ke Mabes Polri dan dilimpahkan ke Polda Bengkulu. [Anto]