Rapat Paripurna ke-7, masa sidang pertama tahun 2020 berlangsung di Ruang Paripurna Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis (6/2/2020).

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Melalui Rapat Paripurna ke-7, masa sidang pertama tahun 2020, tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu kembali diusulkan ke DPRD Provinsi Bengkulu.

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Dedi Ermansyah. Adapun ketiga Raperda tersebut yaitu Perubahan kedua atas Perda Provinsi Bengkulu nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2016 – 2021, pencabutan atas Perda Provinsi Bengkulu nomor 3 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan perubahan ketiga atas Perda Provinsi Bengkulu nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Wagub Dedi menyampaikan bahwa, terhadap raperda Provinsi Bengkulu tentang perubahan kedua atas Perda Provinsi Bengkulu nomor 6 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi Bengkulu tahun 2016-2021, dijelaskan bahwa penjabaran visi dan misi program Gubernur Bengkulu telah ditetapkan dalam Perda ini.

“Sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017,” sampai Wagub Dedi, Kamis (6/2/2020).

Lanjutnya, berpedoman kepada ketentuan pasal 264 ayat 5 undang-undang Nomor 23 harga tahun 2014 tentang pemerintahan daerah junto pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi raperda jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah dapat diubah Apabila terjadi perubahan mendasar untuk penyesuaian terhadap kebijakan.

Lebih lanjut, Wagub Dedi memperjelas bahwa pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Provinsi Bengkulu saat ini perlu dilakukan perubahan karena terdapat beberapa perubahan yang mendasar, seperti di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

“Kami berharap agar DPRD Provinsi Bengkulu bersama pemerintah Provinsi Bengkulu dapat melakukan pembahasan yang lebih komprehensif terhadap konsepsi raperda ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga materi dan substansinya dapat disempurnakan dan disetujui bersama untuk menjadi peraturan daerah,” sampai Dedi Black, sapaan akrabnya. [Mario]