Nasib para tenaga honorer masih belum mendapatkan kepastian hingga saat ini. Malah dianggap pemerintah sebagai beban negara. Megutip dari finance.detik.com (25/01/2020) Menteri Pemerdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengemukakan, anggaran pemerintah pusat terbebani dengan kehadiran tenaga honorer. Pasalnya, setiap kegiatan rekrutmen tenaga honorer tidak diimbangi dengan perencanaan penganggaran yang baik dan bergantung dari anggaran pemerintahan pusat.

Selanjutnya Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Apalagi larangan tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2005 Pasal 8. Sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, yang dimaksud ASN adalah PNS dan PPPK. Di luar itu maka tidak dianggap. Kedepannya pemerintah juga meghimbau kepada seluruh pejabat negara untuk tidak mekrut tenaga honorer.

Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS sudah dilakukan sejak tahun 2005-2014, setidaknya sudah ada 1.070.092 orang yang berhasil menjadi abdi negara. Sekarang sisanya ada sekitar 438.590 orang tenaga honorer di lingkungan pemerintahan.
Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghapus status tenaga honorer dengan mengikutsertakan pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Target penyelesaian sisa tenaga honorer ini selesai pada 2021.

Jika ditelisik dari awal, rekrutmen tenaga honorer merupakan upaya mengurangi pengangguran sekaligus pemerintah mendapatkan tenaga yang bersedia dibayar rendah (sesuai budget negara) karena dinilai belum berpengalaman atau karena janji akan direkrut sebagai ASN.

Dilihat dari ranah pendidikan, menurut data Kemendikbud pada tahun 2018 ada sekitar 1,5 juta guru honorer di seluruh Indonesia. Sehingga apabila wacana ini benar-benar akan diterapkan maka tentu akan berdampak pada nasib para guru honorer. Padahal selama ini pun status mereka sebagai tenaga honorer masih sangat kurang layak dan jauh dari kata sejahtera. Pada daerah-daerah tertentu misalnya, ada dari mereka yang hanya menerima gaji berkisar 200-300 ribu rupiah. Padahal faktanya mereka sama-sama melakukan tugas yang sama.

Keliru apabila saat ini honorer yang sudah banyak berjasa dianggap sebagai beban anggaran negara. Mereka dipandang tatkala meguntungkan dan dibuang ketika sudah tidak diperlukan. Menjadi sangat jelas bahwa negara yang bersandar pada konsep kapitalis, memancang rakyat secara ekonomis. Fungsi negara dalam mejamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak seperti yang telah diamanatkan dalam konstitusi sangat jauh dari kata terwujud.

Padahal dalam Islam, setiap rakyat yang wajib bekerja akan menjadap jaminan pekerjaan oleh negara (Khilafah). Sebab negara memiliki fungi yaitu sebagai pengurus dan pengatur urusan umat yang mutlak serta terdapat ancaman yang berat bagi yang melalaikannya.

Rasulullah SAW Bersabda, “Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

“Tidak ada seorang hamba yang dijadikan Allah megatur rakyat, kemudian ia mati dalam keadaan meipu rakyatnya (tidak menunaikan hak rakyatnya), kecuali Allah akan haramkan ia (langsung masuk) surga.” (HR. Muslim).

Adapun dalam rekrutmen pegawai negara, dalam Islam tidak mengenal istilah honorer. Karena pegawai negara akan direkrut sesuai kebutuhan riil negara untuk menjalankan semua pekerjaan administratif maupun pelayanan dalam jumlah yang mencukupi. Semua digaji dengan akad ijarah dengan gaji yang layak sesuai jenis pekerjaan. Bila baitul maal (kas negara) tidak mencukupi, maka bisa ditarik dlaribah (pajak) yang bersifat temporer. Di saat yang sama, karena terbukanya lapangan pekerjaan maka menjadi ASN bukanlah satu-satunya pekerjaan yang dikejar oleh warga agar mendapat beragam jaminan hidup layak dan tunjangan hari tua.

Oleh karena itu, salah satu bagian terpenting dari syariat Islam adalah adanya aturan-aturan yang dilegislasi oleh pemerintah yang berkaitan dengan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap individu masyarakat, baik berupa pangan, pakaian, dan papan serta lapangan pekerjaan. Seyogyanya, kesejahteraan hidup yang didambakan ini hanya akan terwujud jika syariat Islam diterapkan secara kaffah dalam semua aspek baik sosial, pendidikan, ekonomi, politik, dan pemerintahan. Wallahua’lam.

Mesi Tri Jayanti