PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Yayasan Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA) melaksanakan Workshop perumus sistem pencegahan perkawinan anak di Kota Bengkulu bersama dinas pendidikan dan dinas P3AP2KB Kota Bengkulu serta kelompok kerja pencegahan dan penanganan KtPA disatuan pendidikan, di Pinus Hotel Bengkulu, pada Rabu (26/2/2020).

Direktur Yayasan PUPA Susi Handayani, mengatakan perkawinan anak diusia dini merupakan posisi rentan bagi anak khususnya perempuan untuk mendapatkan kekerasan,

“Di tahun 2019 angka perkawinan anak mencapai 20 perkawinan, angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 yakni 14 perkawinan. Usia kawin anak merupakan posisi rentan bagi anak khususnya perempuan untuk mendapatkan kekerasan, baik secara psikis, ekonomi, fisik, dan seksual,” jelasnya.

Sambungnya, khususnya di Kota Bengkulu PUPA sendiri sebagai organisasi yang fokus terhadap perempuan dan anak kesulitan untuk mendata perkawinan anak yang tidak tercatat di Kemenag, hal ini disebabkan karena banyaknya pihak keluarga yang menutup-nutupi dengan alasan menjaga nama baik keluarga.

“Kalau yang tidak tercatat pastilah lebih besar dari angka itu. Contohnya seperti ini, dari data yang kami punya, hampir setiap sekolah di Kota Bengkulu mulai dari SMP hingga SMA itu rata-rata ada 1 hingga 4 siswa yang setiap tahunnya berhenti karena alasan menikah. Tapi pernikahan ini tidak tercatat di Kemenag,” katanya.

Selain itu sambungnya, tingginya angka perkawinan anak, sangat dikhawatirkan sebagai pemicu semakin tingginya angka Kematian ibu yang disebabkan oleh faktor ketidaksiapan reproduksi bagi si-lbu.

“Dalam pandangan kesehatan, anak perempuan yang kawin pada usia muda berpotensi mengalami kehamilan berisiko tinggi. Anak perempuan yang kawin di usia muda memiliki ancaman kesehatan mental serta seringkali mengalami stress ketika meninggalkan keluarganya dan harus mulai bertanggung jawab atas keluarganya sendiri Bahkan, dampak buruk yang harus mereka terima pada perkawinan anak tersebut anak rentan mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT),” katanya.

Tambahnya, dampak psikologis juga ditemukan dimana pasangan secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja.

“Ketidaksiapan antara pasangan tersebut menjadi latar belakang rentan akan kekerasan yang dialami oleh perempuan maupun laki-laki dalam rumah tangga. Selama itu dapat pula menimbulkan trauma yang berkepanjangan jika terjadi perpisahan atau berakhirnya masa pernikahan mereka,” katanya.

Tidak itu saja sambungnya dilansir, pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk hak-hak Anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil.

“Salah satu upaya untuk menjalankan amanah tersebut adalah dengan melakukan upaya pencegahan secara massif serta dilakukan oleh seluruh pihak agar tidak terjadi perkawinan anak,” pungkasnya.

Kalau kita lihat secara umum Provinsi Bengkulu, perkawinan anak usia dini tidak terjadi diperkotaan saja, di desa-desa juga terjadi. Hanya saja penyebab pola perkawinan yang berbeda.

Diperdesaan pemicu utama perkawinan anak disebabkan oleh kemiskinan dan pemicu tersebut menyebabkan putus sekolah sehingga terpaksa untuk menikah. Sedangkan di perkotaan, perkawinan anak banyak dipicu karena persoalan hamil diluar nikah.

Tidak itu saja Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh Kabid GTK Zainal Azmi, menambahkan, dari perwal nomor 3 tahun 2014 tidak ada anak di Kota Bengkulu yang tidak bersekolah.

“Dengan demikian kami dari dinas pendidikan dan bersama RT, tolong laporkan apabila ada anak yang tidak sekolah, dan kenapa ia tidak sekolah lalu kita kaji kalau memang tidak mampu kita akan bantu ia mau masuk sekolah dimana maka akan kita gratiskan,” jelasnya.

Sambungnya, kalau ada anak yang terjerat kasus narkoba masuk penjara, anak tersebut harus tetap selesai sekolah.

“Ketika anak tersebut terjerat kasus hukum yaitu narkoba makan waktu ujian gurunya yang hadir membawakan soal sesuai dengan prosedur tahanan, agar ia tetap menyelesaikan sekolahnya.”

Tambahnya, begitu juga dengan anak tinggal menghitung hari mau ujian ternyata anak tersebut hamil.

“Ketika anak tersebut Ketahun hamil maka anak tersebut tidak boleh dibully maka harus diurus seperti anak yang sedang sakit, karena hal sifat kecelakaan, hal seperti itu tidak ada yang menginginkannya. Jika anak tersebut mengurung diri malu tidak ingin melanjutkan sekolah, maka pihak guru harus mendatangi dan membuat surat perjanjian untuk tidak sekolah lagi, serta harus tetap lanjut ketika sudah melahirkan,” katanya.

Perlu diketahui, Workshop perumusan sistem pencegahan perkawinan anak di Kota Bengkulu bersama Dinas Pendidikan dan Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu serta kelompok kerja Pencegahan dan penangan KtPA di satuan Pendidikan merupakan upaya konkret untuk memutuskan mata rantai perkawinan anak yang dimulai dari lembaga pendidikan. Hal ini pun sejalan dengan adanya Peraturan Walikota Bengkulu No 64 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, [Soprian Ardianto]