Pedomanbengkulu.com, Rejang Lebong – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, bertempat di SMK Negeri 4 Rejang Lebong di Kecamatan Bermani Ulu, Rabu (11/3/2020) menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 389 orang tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di 32 Sekolah Menegah Atas yang terdiri dari 14 SMA Negeri 4 SMA swasta, 7 SMK Negeri dan 6 SMK Swasta serta 1 Sekolah Luar Biasa yang ada di Rejang Lebong. Pada saat menyerhakan SK tersebut, Gubernur menyampaikan di tahun 2020 ini honor GTT dan PTT tersebut dinaikan dari Rp 0 Rupiah menjadi Rp 1 Juta perbulan.

“Sejak saya menjabat sebagai Wakil Gubernur hingga Plt dan menjadi Gubernur saya melihat Honor GTT dan PTT ini tergantung sekolah. Ada yang mendapatkan honor seadanya bahkan ada yang tidak mendapat honor, padahal diantara GTT dan PTT ini sudah mengabdi puluhan tahun. Kepastian GTT dan PTT ini untuk tetap mengabdi juga tidak ada karena tergantung kepala sekolah jadi kapan saja bisa diberhentikan. Di tahun 2019 yang lalu saya minta DIknas mendata seluruh GTT dan PTT ini dan akhirnya tahun ini mereka ini memiliki kepastian penghasilan dari sebelumnya Rp 0 kita tetapkan menjadi Rp 1 juta perbulan,” kata Rohidin.

Ditambahkan Rohidin, keputusan dialokasinya anggaran untuk GTT dan PTT ini karena kegiatan infrastuktur di Provinsi Bengkulu sudah mencapai 80 Persen sehingga diambil keputusan untuk menganggarkan dana APBD untuk membantu GTT dan PTT ini. Keberhasilan melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan anggaran yang hanya mencapai Rp 3 Triliun/ tahun membuktikan kinerjanya.

“Pembangunan infrastuktur sudah mencapai 80 persen se-provinsi, terutama untuk jalan dengan anggaran yang minim dan dapat membanguan di semua wilayah membuktikan kalau Gubernur bukan Kalang-kaleng. Memang honor yang kita alokasikan masih tergolong kecil yakni Rp 1 Juta/bulan, dan masing-masing honorer akan mendapatkan 14 bulan gaji dalam 1 tahun. Dampak perputaran uang dari honor tersebut cukup luar biasa karena uang dari honor ini akan berputar nilainya sekitar Rp 44 miliar. Uang ini tidak akan keluar dari Provinsi bengkulu tapi berputar di kalangan pedagang kecil yang dipergunakan oleh GTT dan PTT untuk berbelanja kebutuhan harian,” kata Rohidin.

Rohidin juga menambahkan Ia sudah meminta Diknas Provinsi membuatkan sistem kepegawaian GTT dan PTT yang telah di SK-kan secara berurut sesuai masa tugasnya masing+masing secara online agar mudah di pantau oleh siapa pun. Di samping itu untuk mempermudah jika ada kebijakan pengangkatan PNS dari pusat akan menggunakan database.

“Dengan adanya SK ini tentunya pihak sekolah tidak bisa serta merta memberhentikan GTT dan PTT tapi harus melalui mekanisme. Selain itu pihak sekolah juga tidak bisa sembarangan mengangkat GTT dan PTT tetapi harus memenuhi kriteria dan kebutuhan masing masing sekolah,” pungkas Rohidin.[Julkifli Sembiring]