PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Belum lama ini, Kementrian Lingkungan Hidup menyerahkan proper 53 perusahaan tambang dan perkebunan yang ada di Provinsi Bengkulu, dimana dari 53 perusahaan yang menerima proper 16 perusahaan menerima rapor merah. Hal tersebut menjadi sorotan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, karena tidak menutup kemungkinan adanya potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti dari sektor pajak, royalti, CSR dan dana reklamasi perusahaan tersebut.

Asisten Inteljen Kejati Bengkulu Pramono Mulyo, Rabu (4/3/2020) mengatakan, terkait penyerahan proper terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengelolaan lingkungan hidup baik sebelum, saat maupun pasca sangatlah miris, karena dari ratusan perusahaan di Provinsi Bengkulu baru 37 yang mendapat rapor itupun cuma rapor biru dan 16 rapornya merah. Melihat hal tersebut Kejati Bengkulu kedepannya akan melakukan kordinasi dengan Dinas-dinas terkait termasuk dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baik yang ada di Lingkungan Hidup, Kehutanan, maupun Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan sebagainya.

“Sehingga kita akan mendorong PPNS untuk giat dan proaktif guna menangani permasalahan-permasalahan terhadap perusahaan-perusahaan yang menyimpang atau melanggar peraturan yang khususnya terkait Lingkungan Hidup,” kata Pramono Mulyo.

Pramono Mulyo menjelaskan, kebocoran PAD dari empat item seperti sektor pajak, royalti, CSR dan dana reklamasi mungkin saja terjadi, namun hal tersebut dibutuhkan pembuktian yang lebih lanjut. Jika PAD dari empat item tersebut maksimal maka dapat membantu menambah PAD Bengkulu.

“Oleh karena itu ini harus kita maksimalkan, caranya kita harus awasi realisasi dari perusahaan tersebut,” ungkap Pramono Mulyo.

Pramono Mulyo menegaskan, apabila dari sektor pajak, royalti, CSR dan dana reklamasi tidak disetorkan oleh perusahaan maka bisa mengarah ke ranah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Untuk mengetahui realisasinya Kejati Bengkulu akan melakukan pengawasan guna memastikan penyetoran pajak, royalti, CSR dan dana reklamasi tersebut, baik itu perusahaan perkebunan maupun perusahaan pertambangan yang ada di Provinsi Bengkulu.

“Kalau dana itu tidak disetorkan bisa mengarah ke Tipikor. Inilah yang akan kita awasi untuk memastikannya,” jelas Pramono Mulyo.

Khusus dana atau Jaminan Reklamasi (Jamrek), sambung Pramono Mulyo, bisa mengarah ke Pidana Umum (Pidum). Karena setiap perusahaan wajib melakukan reklamasi lahan pertambangan jika sudah tidak difungsikan lagi dan lahan bekas pertambangan harus dikembalikan seperti semula.

“Ini harus menjadi perhatian bagi perusahaan dan harus dilaksanakan. Tidak dilaksanakan, konsekuensinya diproses hukum,” tegas Pramono Mulyo. [Anto]