PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Sumatera dikategorikan Zona Hijau Pandemi Virus Corona. Di Sumatera, hanya Provinsi Aceh dan Provinsi Bengkulu saat yang masih dikatagorikan berstatus zona hijau dari Virus yang mematikan yaitu corona virus atau dikenal dengan istilah Covid-19.

Guna mempertahankan predikat Zona Hijau tersebut, Walikota Bengkulu mengirimkan surat nomor : 360/68/BPBD/2020 kepada Gubernur Provinsi Bengkulu perihal permohonan lockdown Provinsi Bengkulu.

Pemerhati Sosial Budaya, Agustam Rachman, mengatakan, saat ini surat Walikota kepada Gubernur Bengkulu yang perihal usulan melakukan lockdown dengan menutup jalur bandara, jalur darat dan pelabuhan laut, kecuali untuk pengiriman barang, ramai diperbincangkan.

Menurut Agustam, dalam surat tersebut tidak ada usulan soal pelarangan orang untuk keluar rumah seperti di Wuhan karena surat tersebut murni untuk keselamatan masyarakat.

“Publik melihat Pak Rohidin seperti kebakaran jenggot karena merasa dikasih bola panas oleh Walikota. Soal surat usulan Walikota ke Gubernur untuk melakukan lock down demi keselamatan masyarakat,” kata pria yang berprofesi sebagai advokat tersebut, Kamis (26/03/2020).

Agustam Rachman menambahkan, banyak lonceng atau alarm yang mengkritik langkah Walikota Helmi Hasan di media dengan menyebutkan bahwa UU Nomor 6 tahun 2018 telah menunjukkan bahwa lockdown merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Lah, kan pak Rohidin itukan bagian dari pemerintah pusat, karena jelas-jelas Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, jadi apanya yang salah dari surat Walikota itu? Apakah Gubernur hanya mau kerjanya sekedar tiap hari menghitung dan mengumumkan jumlah orang mati dan menyiapkan (Kuburan Massal) karena corona?” tulisnya.

Ia mengimbau pemangku kebijakan di Bengkulu belajar dari Italia, ketika wabah sudah menyebar dan ribuan orang terjangkit tentu akan sulit bagi pemerintah mengatasinya.

“Saatnya berbuat luar biasa, karena yang kita hadapi adalah musibah luar biasa,” tegasnya.

Ia tak menampik mungkin orang melihat surat itu bersifat politis karena menjelang pilkada.

Kata dia, itu asumsi keliru, sebab, pertama, Walikota belum tentu maju sebagai calon gubernur.

“Kedua, pilkada saja ditunda tahapannya, bahkan jika situasi memburuk bisa saja pilkada ditiadakan. Ketiga, wilayah Kota Bengkulu merupakan pintu masuk terbesar dimana orang-orang datang baik melalui darat, laut maupun udara. Jika hal ini tidak diantisipasi maka masyarakat Kota Bengkulu akan sangat rentan tertular corona. Jika wabah corona menjangkiti warga Kota Bengkulu maka berpotensi akan menyebar ke kabupaten-kabupaten lain,” imbuhnya.

Ia membenarkan gaya Walikota mungkin terkesan kontroversial bagi sebagian orang.

“Misalnya dengan menggratiskan PDAM dan listrik umtuk rumah ibadah, memperbolehkan rumah dinas dan mobil dinas walikota untuk penganten baru, menyiapkan makanan gratis dan creambath gratis bagi keluarga pasien di rumah sakit Kota Bengkulu, memberikan hadiah bagi warga yang rajin sholat jamaah dimesjid dan lain-lain. Jadi saya tidak terkejut dengan langkah walikota soal usul lockdown ini,” tutupnya.

Diketahui, Wabah virus Covid-19 di Indonesia semakin meluas, Pemerintah memberikan update penanganan COVID-19. Ada 790 orang positif, 2.625 Negatif dan meninggal sebanyak 58 orang dari Corona di Indonesia per 26 Maret 2020. [Soprian]