Pedomanbengkulu.com, Rejang Lebong – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negri Rejang Lebong karena di tahun 2019 yang lalu berhasil mengembalikan kuangan daerah sebesar Rp 6,399 miliar. Keuangan daerah yang berhasil dikembalikan kejaksaan tersebut merupakan hasil temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2016 dan tahun 2017.

“Kita berterima kasih kepada Kejari karena sudah berhasil menyelamatkan keuangan daerah yang merupakan temuan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Atas keberhasilan ini kita berikan piagam penghargaan,” kata Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi beberapa waktu lalu.

Ditambahkan Bupati, pihaknya juga di tahun 2020 ini akan kembali meminta kejaksaan untuk menidaklanjuti temuan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2019 yang belum ditindaklanjuti oleh OPD maupun pihak ke tiga.

“Kita masih menyusun Surat Kuasa Khusus (SKK) yang akan dilimpahkan ke kejaksaan, nantinya berdasarakan SKK ini lah pihak kejaksaan menindaklanjuti temuan-temuan yang belum diselesaikan. Terkait apa saja temuan maupun berapa nilai temuannya masih diinventarisir oleh Inspektorat,” kata Bupati.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negri Rejang Lebong Coony Tonggo Masdelima menyampaikan pihaknya berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pendampingan maupun penagihan terkait TGR yang dilimpahkan Pemda Rejang Lebong.

“Kerjasama antara Pemda dengan Kejari bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kehilangan keuangan negara. Posisi kita dalam kerja sama ini dituangkan dalam SKK yakni sebagai Pengacara Negara yang tugasnya memberikan Advis hukum maupun melakukan penagihan TGR yang dilimpahkan ke kita,” pungkas Kajari.

Capaian kinerja Datun Kejari Rejang Lebong tersebut berdasarkan MoU yang dibuat Pemda Rejang Lebong dengan Kejari Rejang Lebong untuk menidaklanjuti kerugian negara berdasarkan hasil temuan BPK RI Perwakilan Provinsi bengkulu tahun anggaran 2016 dan tahun 2017.

Untuk Tahun 2016 Kejari RL menerima 7 surat kuasa khusus dari Pemda Rejang Lebong untuk menindaklanjuti temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan nilai temuan RP 2.691.575.699,50 dan untuk tahun 2017 ada 16 Surat Kuasa Khusus dengan nilai temuan Rp3.707.456.671,09.

Semua temuan tersebut ditindaklanjuti di tahun 2019 dan berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 6,399 miliar lebih.

Berdasarkan rekapitulasi temuan BPK RI perwakilan Provinsi Bengkulu tahun 2016 dan tahun 2017, Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terjadi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah maupun pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan pembangunan yang dibiaya dari APBD Rejang Lebong.

TGR tersebut terjadi di Dinas PUPRPKP dan Dinas Sosial Tenaga kerja tahun 2016 dengan kegiatan belanja Jasa Konsultasi, Sekertaris Daerah dengan kegiatan belanja makan minum rumah tangga kepala daerah, Wakil kepala daerah dan Sekertaris Daerah, Sekertariat DPRD dengan kegiatan belanja kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas, ASN Kabupaten Rejang Lebong dengan kegiatan belanja pegawai. Bagian Administrasi Umum Setda dengan kegiatan belanja perawatan kendaraan bermotor. Sedangkan pihak ke 3 yang dikenakan TGR yakni CV Dua Putra Sehasen, CV Tapan Permata Konstruksi dan CV Kali Musi yang melaksanakan kegiatan pembanguan JUT desa Sumber Bening, JUT Desa Seri Rezeki II dan Pembangunan JUT Desa Suka Damai. [Julkifli Sembiring]