PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Memastikan agar pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, Komite II DPD RI akan melakukan serap aspirasi ke seluruh daerah.

Anggota Komite II DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief menuturkan, Komite II DPD RI tengah melakukan pengawasan terhadap lima produk Undang-Undang di bidang perikanan, perhubungan, perdagangan, pertanian, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Ada sejumlah isu strategis yang akan diawasi terkait perkembangan bidang-bidang tersebut. Illegal fishing, penyelundupan, korupsi, upaya pelestarian biota laut, jalan tol, dimasukkannya Indonesia sebagai negara maju, tuduhan anti subsidi dalam perdagangan luar negeri, UMKM, zonasi minimarket, revitalisasi pasar rakyat, pengingkatan kualitas SDM petani, KUR, asuransi pertanian, kelangkaan BBM, pengadaan air bersih dan lain sebagainya,” kata Riri Damayanti, Rabu (4/3/2020).

Data terhimpun, adapun regulasi yang diawasi pelaksanannya diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

“Peran masyarakat daerah dalam pembangunan harus ditingkatkan. Saya tidak bisa memastikan bahwa semua aspirasi akan terakomodir, tapi saya bisa pastikan aspirasi yang ada akan dibawa sebagai rekomendasi yang akan berdampak terhadap kebaikan masyarakat Indonesia pada umumnya, Bengkulu pada khususnya,” tegas Riri Damayanti.

Alumni SMA Negeri 6 Kota Bengkulu ini merasa senang ketika masyarakat banyak menyampaikan aspirasinya, maupun solusi-solusi terkait perbaikan dalam pembangunan.

“Sudah seharusnya setiap wakil daerah yang diberikan amanah mengetahui kondisi nyata masyarakatnya. Kalau memang ada kebijakan yang merugikan masyarakat, harus diperbaiki, yang bagus dipertahankan, dan yang menguntungkan harus ditingkatkan,” ungkap Riri Damayanti.

Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini menambahkan, menjadi penting juga untuk diketahui bahwa aspirasi masyarakat yang akan ditampung ini bukan yang bersifat pribadi dan sementara.

“Aspirasinya menyangkut kepentingan umum dan strategis, sehingga menguntungkan seluruh masyarakat, bukan individu, kelompok, atau golongan tertentu saja,” demikian Riri Damayanti. [Muhammad Qolbi]