Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat membagikan beras bergambar dirinya dibagikan kepada warga, belum lama ini. [Foto Media Center Pemprov Bengkulu]
PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melalui Gubernur Rohidin Mersyah baru-baru ini memberikan sembako kepada masyarakat Kota Bengkulu yang terdampak Corona virus atau (Covid-19). Hal ini dilakukan karena banyak masyarakat menengah ke bawah yang terdampak secara ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Ia menjelaskan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, dengan memberikan stok beras yang dimilik oleh Pemprov Bengkulu.

“Beras yang Pemerintah salurkan kepada masyarakat menengah ke bawah yang terdampak dari covid-19 adalah beras stok yang dimiliki oleh Pemprov Bengkulu bukan beras dari pemerintah Pusat,” jelas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melalui Via WhatsApp pada Kamis (16/04/2020).

Ulang Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 adalah beras stok Pemprov Bengkulu bukan bantuan dari Pusat.

“Bukan, Itu semua stok beras Pemprov dalam menjalankan pemerintahan tidak boleh melalukan tindakan yang bukan hak dan kewenangan kita apalagi ‘ngambil‘ kewenangan orang lain,” tegas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Rohidin Mersyah juga menambahkan, Pemprov akan terus profesional terutama kepada kelompok sasaran yang terdampak covid-19.

“Kelompok-kelompok disabilitas, ojek, delman, becak, sopir angkot, bangunan, kemudian ibu-ibu yang berjualan di sekolah, sekolahnya diliburkan, kelompok-kelompok inilah yang didasarkan oleh Pemprov tidak hanya di Kota Bengkulu tetapi di sembilan kabupaten lainnya,” tukas Rohidin Mersyah.

Ia optimis Bupati dan Walikota akan lebih masif untuk mendistribusikan sembako sesuai dengan APBD.

“Tentu pasti berbeda ruang gerak, target sasaran oleh Gubernur dengan yang dilakukan oleh bupati maupun Walikota. Bupati dan Walikota tentu lebih spesifik, lebih rinci dan tentu lebih mengakomodir maka kita sangat mengapresiasi ketika Kota mengambil kebijakan akan membagikan kepada seluruh masyarakat Kota Bengkulu tanpa terkecuali,” kata Rohidin Mersyah.

Ditempatkan yang berbeda, disampaikan Junaidi selaku Kepala Bidang Operasional Bulog Wilayah Bengkulu, mengatakan bahwa setiap provinsi maupun kabupaten dan kota ada cadangan beras dari pemerintah. Dianggarkan setiap Provinsi itu sebanyak 200 ton selama satu tahun.

“200 ton tersebut digunakan untuk bencana alam seperti wabah saat ini yaitu Covid-19. Gubernur menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut. Bengkulu saat ini baru mengorder 100 ton sebagai persiapan dan distribusi,” jelas Junaidi Kepala Bidang Operasional mendampingi Kepala Kanwil Bulog Wilayah Bengkulu melalui via telepon pada Sabtu (16/04/2020).

Junaidi juga menambahkan, sebetulnya itu bukan dana dari Pusat, setiap Provinsi itu memang sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat sebanyak 200 ton di setiap masing-masing Provinsi.

“Alokasi dari Pusat di setiap masing-masing Provinsi bukan hanya Bengkulu, CBP tersebut boleh digunakan disaat bencana alam seperti Covid-19 saat ini,” ujar Junaidi.

Ditempatkan yang berbeda, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler mengatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah harus transparan.

“Bantuan tersebut harus transparan sumber dana bantuan, jumlah bantuan, siapa penerima, jumlah penerima, jangan sampai niat baik malah jadi berdampak tidak baik dan kesannya pencitraan. Kemudian data penerima juga harus transparan agar tidak tumpang tindih dengan bantuan pusat dan bantuan kabupaten,” jelas Dempo Xler.

Menurutnya, seharusnya bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 langsung diberikan kepada Bupati atau Walikota.

“Kalau Gubernur ada bantuan ya serahkan saja ke bupati atau walikota biar mereka menyalurkan lewat turunannya lurah/kades dan RT untuk di antar ke rumah-rumah penerima bantuan,” sampai Dempo.

Tidak itu saja sambung Dempo, Gubernur sebenarnya sudah menginstruksikan masyarakat tidak berkumpul atau berkerumun.

“Ini malah Gubernur yang memberikan contoh tidak baik dengan mengumpulkan massa tidak mengunakan APD. Gubernur itu kepala daerah wajib konsisten ucapan dan perbuatan dan harus memberikan contoh yang baik untuk masyarakat,” tutup Dempo. [Soprian]