PedomanBengkulu.com, Bengkulu Utara – Beberapa waktu lalu Bupati Bengkulu Utara, Ir H Mian menyurati perusahaan karet agar tetap menerima pasokan karet rakyat, hal tersebut belum membuahkan hasil sehingga Bupati Mian langsung menyurati Presiden Joko Widodo. Surat tersebut sudah dikirim tertanggal 9 April 2020 dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN Republik Indonesia dan Gubernur Bengkulu, DR H Rohidin Mersyah.

Dalam suratnya dirinya menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena salah satu dampak pandemi Covid-19, sehingga memberikan dampak yang luar biasa kepada para petani yakni penurunan daya beli bahan komoditi karet.

Dirinya mengatakan di Kabupaten Bengkulu Utara sejak tanggal 1 April telah terjadi penutupan operasional pabrik pengolahan karet yakni PT. Batanghari Bengkulu Pratama yang selama ini menjadi penampung utama produksi karet masyarakat Bengkulu Utara dan 7 April PT. Pamor Ganda juga memberhentikan pembelian karet plasma.

“Pada tanggal 7 April 2020 juga telah terjadi penghentian pembelian karet pola plasma oleh PT Pamor Ganda. Penutupan ini resmi mereka lakukan karena kendala operasional sebagai dampak Covid 19. Makanya permasalahan ini saya laporkan langsung kepada Pak Presiden melalui surat resmi,” ungkap Mian, Kamis (9/4/2020).

Dirinya menambahkan lahan pertanian yang dimiliki Bengkulu Utara seluas 31.098 hektar tanaman karet rakyat yang dimiliki oleh 24.000 Kepala Keluarga (KK) atau lebih kurang 96 ribu jiwa. Artinya ada 31 persen dari jumlah penduduk Bengkulu Utara terdampak akibat penutupan kedua pabrik tersebut.

“Oleh sebab itulah, saya mengharapkan kebijaksanaan Pak Presiden RI melalui kementerian teknis untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini untuk menyelamatkan dan mempertahankan daya beli karet masyarakat sebagai dampak covid 19. Saya juga harapkan kepada masyarakat untuk tetap bersabar dan mudah-mudahan Pak Presiden segera menindaklanjutinya,” pungkasnya. [Sugeng]