PedomanBengkulu.com, Bengkulu Tengah – Akibat wabah Covid-19, KPU pusat membuat kebijakan pemilihan kepala daerah serentak 2020 menunda pelaksanaannya. Akibat penundaan itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) nonaktifkan 55 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 11 kecamatan.

Ketua KPU Benteng, mengatakan penundaan masa kerja (nonaktif) penyelenggara pemilu tingkat kecamatan tersebut tanpa batas waktu ditentukan.

Selain 55 anggota PPK di 11 kecamatan yang telah dinonaktifkan sesuai dengan Keputusan KPU Benteng No.145/PP.04.2-SD/1709/KPU-Kab/III/2020 tertanggal 31 Maret 2020, ujar Ketua KPU, sekretariat PPK di masing-masing kecamatan juga telah dinonaktifkan.

Penundaan masa kerja penyelenggara Pemilukada Benteng Tahun 2020, lanjut Brotoseno telah disampaikan pada masing-masing PPK dan Sekretariat PPK se-kabupaten Benteng pada 31 Maret 2020 sesuai dengan surat No.145/PP.04.2-SD/1709/KPU-Kab/III/2020.

Tindakan menonaktifkan PPK dan sekretariat PPK itu, ungkap Brotoseno merupakan tindak lanjut dari ditundanya sejumlah tahapan Pilkada serentak Tahun 2020 untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang telah banyak memakan korban di Indonesia.

“Penonaktifannya PPK sama seluruh KPU kabupaten/kota, begitu juga Bengkulu Tengah.” ungkap Ketua KPU Benteng, Jumat (3/4).

Dikatakannya, tahapan Pilkada Benteng dapat dilanjutkan jika ada instruksi atau keputusan KPU pusat untuk melanjutkan tahapan Pilkada serentak Tahun 2020.

“KPU Benteng hanya bagian dari penyelenggara pemilu yang menjalankan dan menindaklanjuti kebijakan KPU Pusat,” tambahnya.

Terkait dengan honorarium anggota PPK pada Bulan Maret 2020, Brotoseno menjelaskan akan dibayarkan berdasarkan output yang dihasilkan dari kegiatan pada Bulan Maret 2020 lalu. [Hendri Suwi]