PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu mengawal dana percepatan penanganan covid-19 di Pemerintahan Provinsi Bengkulu.

Asdatun Kejati Bengkulu Setyo Pranoto,SH, MH saat dikonfirmasi, Sabtu (25/4/2020) mengatakan, Kejati Bengkulu diminta oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan Kejati telah menerima permintaan pendampingan sebesar 14 miliar lebih. Dengan demikian APBD murni sebesar 6 miliar lebih. Kemudian untuk fisik permohonan pendampingannya juga telah disampaikan yang rencananya sebesar 7 miliar lebih.

“Kita masih kordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Karena dana ini tentu membutuhkan persetujuan dari menteri kesehatan dan ini masih kita tunggu untuk saat ini,” kata Setyo Pranoto.

Setyo Pranoto mengungkapkan, pendampingan Kejati Bengkulu hanya sebatas memberikan masukan dalam masalah hukum dan mengingatkan kepada Satuan Kerja (Satker) yang bersangkutan untuk bekerja sesuai dengan peraturan yang ada, kemudian tepat sasaran. Sehingga jangan sampai timbul permasalahan hukum dikemudian hari.

“Kita sifatnya memberikan pertimbangan hukum dan sifatnya konsultasi hukum. Memberikan masukam-masukan, resiko-resiko apa nanti yang terjadi apabila dilapangan tidak sesuai dengan peraturan yang ada nanti kita berikan semuanya. Rambu-rambu diberikan agar semua disesuaikam sesuai dengan peraturan dan anggaran sesuai dengan penaganan Covid-19. Dalam pendampingan ini kita juga berkordinasi dengan bidang Inteljen untuk sama-sama mendampingi,” ungkap Setyo Pranoto. [Anto]