PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu kembali melakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bengkulu guna mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Kota Bengkulu dari badan usaha atau wajib pajak yang menunggak kewajiban pajaknya.

Kali ini, perpanjangan nota kesepahaman dilakukan dengan sistem Video Conference
melalui aplikasi Zoom yang dilaksanakan di
tiga tempat berbeda yakni di kantor Kejari Bengkulu yaitu tim jaksa pengacara negara (JPN) yang dipimpin Herbeth P Hutapea SH MH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Kota Bengkulu. Sementara, pihak Bapenda Kota Bengkulu dan salah satu badan usaha atau wajib pajak berada di kantornya masing-masing.

Kepala Kejari Bengkulu saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2020) menjelaskan, nota kesepahaman tersebut sudah terjalin sejak 2018 lalu dan perpanjangannya telah dilaksanakan baru-baru ini. Dalam perpanjangan ini, JPN meminta badan usaha atau wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya serta pemasangan alat tapping box (setiap transaksi jual beli) tercatat secara online dan dimonitor oleh Bapenda Kota Bengkulu.

“Pelaksanaan nota kesepahaman menggunakan sarana video conference atau teleconference melalui aplikasi Zoom juga untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid 19,” ujar Emilwan Ridwan.

Emilwan Ridwan menyatakan, Kejari Kota Bengkulu sebelumnya telah menggelar program Jaksa Menyapa di stasiun TVRI Bengkulu dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi video conference (Vicon) melalui aplikasi Zoom di dua tempat berbeda, yakni Kepala Kejaksaan Negeri sebagai nara sumber berada di ruang kerjanya di kantornya sedangkan pemandu acara berada di studio TVRI Bengkulu.

“Jadi dengan cara seperti itu program Jaksa Menyapa tetap berjalan sekaligus melaksanakan anjuran Pemerintah untuk social distancing (jaga jarak) dan langkah lainnya sebagai antisipasi pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19,” ungkap Emilwan Ridwan.

Selain itu, proses Tahap II atau penyerahan tersangka berikut barang buktinya dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga telah menggunakan sistem video conference atau Vicon guna meniadakan kontak langsung antara tersangka dengan JPU. Dalam proses Tahap II, JPU di kantor Kejari Bengkulu dan tersangka di Rumah Tahanan (Rutan), kemudian dihubungkan melalui sarana Vicon yang sebelumnya sudah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bengkulu.

“Upaya yang kita lakukan ini sejalan dengan imbauan pemerintah pusat dan Kota Bengkulu. Serta petunjuk dari pimpinan untuk menghindari tatap muka langsung dan menghindari kegiatan yang melibatkan banyak orang,” terang Emilwan Ridwan. [Anto]